ASDP Percepat Sterilisasi Enam Pelabuhan, Tingkatkan Keamanan dan Layanan Digital

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengambil langkah proaktif dengan mempercepat sterilisasi enam pelabuhan utama di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban layanan penyeberangan bagi seluruh pengguna jasa nasional. Transformasi ini juga didorong oleh penerapan sistem berbasis digital yang komprehensif.

Direktur Operasional dan Transformasi ASDP, Rio Lasse, menegaskan bahwa sterilisasi pelabuhan bukan hanya tentang pengaturan akses, melainkan sebuah transformasi operasional menyeluruh. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya ASDP untuk memperkuat pengelolaan kawasan pelabuhan sebagai objek vital transportasi nasional. Peluncuran implementasi awal sterilisasi ini dijadwalkan pada Senin, 20 Juli 2026.

Enam pelabuhan yang menjadi fokus utama dalam program ini meliputi Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar. Sosialisasi intensif telah dilakukan di lokasi-lokasi tersebut sebagai tahapan akhir sebelum peluncuran resmi, memastikan kesiapan semua pihak terlibat.

Transformasi Digital untuk Keamanan Optimal

ASDP mengimplementasikan berbagai teknologi canggih dalam program sterilisasi ini untuk memastikan keamanan dan efisiensi. Melalui sistem registrasi digital, teknologi pengenalan wajah (face recognition), pengendalian akses berbasis zonasi, hingga penerapan one gate system, ASDP berupaya menciptakan tata kelola kawasan pelabuhan yang lebih aman dan transparan.

Rio Lasse menjelaskan tujuan utama dari penerapan teknologi ini. "Kami ingin memastikan setiap orang, kendaraan dan aktivitas di kawasan pelabuhan dapat teridentifikasi, terverifikasi dan termonitor dengan baik," ujarnya. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan pengawasan di seluruh area pelabuhan.

Transformasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keamanan fisik, tetapi juga bertujuan untuk membangun budaya operasional yang lebih disiplin dan efisien. Dengan demikian, layanan penyeberangan dapat berjalan lebih lancar dan berorientasi pada keselamatan pengguna jasa.

Landasan Hukum dan Standar Internasional

Implementasi program Sterilisasi Pelabuhan ASDP ini memiliki landasan hukum yang kuat, mengacu pada regulasi nasional yang berlaku. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Kawasan Pelabuhan Penyeberangan. Regulasi terkait pengamanan objek vital transportasi juga menjadi pedoman penting.

Rio Lasse menambahkan bahwa sterilisasi pelabuhan adalah fondasi krusial menuju operational excellence yang akan memperkuat keandalan layanan penyeberangan nasional. "Pelabuhan yang tertib akan melahirkan operasi yang semakin aman, andal, dan memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat pengguna jasa," ucap Rio. Ini menunjukkan komitmen ASDP terhadap standar layanan yang tinggi.

Dengan demikian, upaya ini tidak hanya memenuhi standar domestik tetapi juga mengarah pada pencapaian standar internasional dalam pengelolaan pelabuhan. Tujuannya adalah menciptakan pelabuhan penyeberangan yang modern, efisien, dan mampu mendukung konektivitas nasional secara optimal.

Sosialisasi dan Kolaborasi Stakeholder

Sosialisasi menjadi tahapan yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi program sterilisasi ini. Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menekankan bahwa sosialisasi intensif bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama di antara seluruh pihak sebelum implementasi penuh. Hal ini krusial untuk memastikan kelancaran transisi.

Windy Andale menyatakan, "Transformasi sebesar ini hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh stakeholder memiliki pemahaman dan komitmen yang sama." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara regulator, operator kapal, aparat keamanan, dan mitra kerja lainnya.

ASDP optimis bahwa dengan kolaborasi yang kuat, implementasi sterilisasi akan menjadi fondasi terciptanya pelabuhan penyeberangan yang modern dan efisien. Program ini bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat, melainkan untuk membangun budaya baru yang mengedepankan keselamatan, keamanan, kedisiplinan, dan pelayanan prima.

Sumber: AntaraNews