PDIP sebut isu mahar politik Rp 500 M lebih parah dari kicauan Mahfud soal Ma'ruf

Banyak hal dibeberkan Mahfud MD terkait terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Salah satunya, dia menyebut Ma'ruf meminta NU mengancam Jokowi.

PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin menganggap apa yang disampaikan Mahfud MD hanya sebuah dinamika dalam politik. Justru bagi PDI Perjuangan, lebih parah isu yang menerpa kubu Prabowo soal mahar politik Rp 500 miliar.

"Buat kita yang lebih parah kan terkait dengan adanya mahar dalam Wakil Presiden. Ketika untuk menjadi Wapres, baru keluar kan dana Rp 1 T. Itu merupakan kemunduran demokrasi, bahkan saya bilang itu cacatnya demokrasi kita," ucap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (15/8).

Menurut dia, dugaan adanya mahar politik yang disebut-sebut dilakukan cawapres Prabowo, Sandiaga Uno, sangat mengkerdilkan suara rakyat. Hal tersebut, katanya, jelas tak diperbolehkan.

"Di mana suara rakyat dikerdilkan dengan sebuah transaksi untuk mahar politik. Dan itulah yang tak diperbolehkan di negara yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan ini," kata Hasto.

Dia berharap jangan sampai menjual suara rakyat untuk sebuah posisi strategis. Dirinya berkelakar bahwa semua jabatan di negeri ini harus bebas dari politik uang.

"Jangan jual suara rakyat hanya untuk menjadi sebuah posisi strategis, posisi Presiden, Wapres, Menteri, Kapolri, Panglima TNI, semua harus bebas politik uang," kata Hasto.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com