Bantah Mahyudin, Golkar tegaskan tak ada deal Titiek jadi pimpinan MPR di Munaslub

Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Ibnu Munzir membantah adanya kesepakatan terkait jabatan Siti Hediati Haryadi alias Titiek Soeharto paska Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Desember lalu. Menurutnya Titiek menjadi Wakil Ketua MPR karena tuntutan dari Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

"Enggak. Kalau itu enggak (ada kesepakatan di Munaslub) karena kan di Munas kemarin kan hanya istilah keinginan di media kan. Tapi di forum enggak ada dan kemudian di lapangan juga enggak ada menjemput calon lain," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).

"Kemarin tuntutan dari KPPG keinginan perempuan mendapatkan tempat kuat yang sama dengan gender," lanjutnya.

Ibnu juga tidak mengetahui adanya tawaran yang lebih tinggi untuk Mahyudin. Dia menegaskan partai berlambang pohon beringin itu tidak akan mudah melepaskan Mahyudin.

"Wah saya enggak tahu. Ketum mungkin sudah ada dipikirkan beliau.Tentu Pak Mahyudin tidak begitu saja dilepas saya kira," ungkapnya.

Dia berharap nantinya para kader bisa menerima pergantian ini. Sehingga tidak menimbulkan konflik internal.

"Yah mudah-mudahan kader berpikir bahwa tahun ini kan sudah masuk tahun politik. Dan mudah-mudahan tidak menimbulkan konflik internal lah bisa menyelesaikan secara baik baik," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Mahyudin menduga pelengseran jabatannya didasari oleh masalah pribadi. Dia juga menduga ada kesepakatan terkait jabatan Titiek usai digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Desember lalu.

"Bisa jadi ini karena masalah suka dan tidak suka, tapi memang semenjak munas kemarin sudah ada gaungnya. Karena memang ada kesepakatan Mba Titiek enggak maju caketum dipromosikan jadi Wakil Ketua MPR. Dalam politik itu biasa saja," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).