Mahyudin: Jangan kacang lupa kulit, ingat jasa Novanto buat Golkar

Mahyudin: Jangan kacang lupa kulit, ingat jasa Novanto buat Golkar. Melihat desakan Munaslub dari mayoritas DPD I, Mahyudin memahami DPP harus segera meresponnya dengan menggelar rapat pleno. Rapat pleno DPP itu akan membahas persiapan munaslub.

Raynaldo Ghiffari Lubabah
Mahyudin: Jangan kacang lupa kulit, ingat jasa Novanto buat Golkar
Mahyudin daftar caketum Golkar. ©2016 Merdeka.com

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengingatkan pengurus DPP untuk menghormati upaya hukum praperadilan yang ditempuh Setya Novanto sebelum memutuskan menggelar Munaslub. Sebab, kata Mahyudin, walaupun terjerat kasus korupsi, Novanto pernah berjasa bagi Golkar. "Biar bagaimana beliau juga adalah orang sedikit banyak telah berbuat, berjasa, untuk Partai Golkar. Jadi jangan juga teman-teman kacang lupa kulitnya. Begitu Novanto seperti sekarang langsung mendesak desak munas," kata Mahyudin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).Melihat desakan Munaslub dari mayoritas DPD I, Mahyudin memahami DPP harus segera meresponnya dengan menggelar rapat pleno. Rapat pleno DPP itu akan membahas persiapan munaslub. "Saya kira sekarang bolanya ada di Plt Ketua Umum Golkar pak Idrus Marham untuk merespons segera melakukan rapat pleno DPP untuk melakukan persiapan persiapan munaslub," terangnya. Pihaknya berharap Munaslub bisa digelar akhir Desember atau awal tahun 2018. Tujuannya agar persiapan Pilkada 2018 tidak terganggu. "Ya antara bulan akhir Desember, mungkin Januari awal. Karena kita akan menghadapi Pilkada memang waktu kita juga tidak terlalu banyak. Jadi memang yang sedang-sedang saja, jangan terlalu lambat jangan terlalu cepat," ujar Mahyudin. Di sisi lain, Mahyudin mengaku sudah mendapat informasi bahwa Setnov telah legowo melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Golkar. "Tetapi beliau sudah legowo. Saya kira bukan hanya mengundurkan diri, tetapi beliau juga siap melaksanakan munas luar biasa tapi sesuai dengan melanisme dan aturam partai yang berlaku," tukas Wakil Ketua MPR ini. Sejauh ini, 31 pimpinan DPD I telah menyatakan mendukung munaslub untuk mengganti Setnov digelar. Hanya tinggal 3 DPD yang belum memberikan persetujuan, yakni NTT, Papua dan Papua Barat. Adapun syarat digelarnya munaslub adalah harus mengantongi dukungan minimal 2/3 dari total 34 DPD Partai Golkar se-Indonesia.

Rekomendasi