Sekjen PAN minta fraksi-fraksi lupakan ego, hadir rapat MKD bahas pengganti Setnov

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengingatkan fraksi-fraksi partai di DPR untuk melupakan ego dan segera menggelar rapat bersama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk membahas wacana pergantian Setya Novanto dari posisi Ketua DPR. Rapat bersama MKD belum dilakukan karena sejumlah fraksi berhalangan hadir."Memang sebaiknya yang harus kita selamatkan jangan individunya tapi institusinya. Kita lupakan ego masing masing, institusi perlu diselamatkan," kata Eddy usai diskusi dengan tema "Siapa Pantas Mengisi Kursi Ketua DPR" di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Jumat (24/11).Upaya penyelamatan citra DPR, kata Eddy, bisa dilakukan dengan cara mengganti sang Ketua Umum Partai Golkar itu dari posisi Ketua DPR. Eddy mengklaim pergantian Setnov untuk memperbaiki citra DPR merupakan aspirasi dari rakyat."Kalau memang semua berselogan mendahulukan kepentingan rakyat ini saatnya kita mendahulukan kepentingan rakyat, mengganti kepemimpinan DPR secepatnya," tegasnya.Eddy juga menyarankan kepada Golkar sebagai pihak yang berhak memberhentikan Setnov dari jabatan Ketua DPR untuk tidak membiarkan kondisi ini berlangsung lama."Kembali lagi Golkar memiliki previllage dalam hal ini karena mereka memiliki hak untuk mendorong siapa yang paling layak menjadi Ketua DPR tetapi jangan kevacuman ini dibiarkan terlalu lama, segera kita lakukan pergantian," tandas Eddy.Golkar sendiri melalui rapat pleno pada Selasa (21/11) memutuskan tidak akan mengganti Setnov dari jabatan Ketua DPR sebelum ada putusan praperadilan atas kasusnya. Jika kalah praperadilan, baru lah Golkar mengganti Setnov. Eddy enggan mencampuri keputusan Golkar."Itu kan haknya Golkar, kita tidak bisa masuk. Tapi tolong dengar lah aspirasi kami," tukasnya.Sebelumnya Ketua MKD Sufi Dasco Ahmad mengatakan bahwa saat ini MKD terus memproses kasus pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto. Saat ini pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar rapat konsultasi antar fraksi. Dia sempat juga menegaskan bahwa MKD akan memproses kasus tersebut secara independen dan tidak diintervensi dari pimpinan DPR."Ya iya dong. Pimpinan dewan enggak bisa (Intervensi)," ucap Dasco.