DPR berencana menaikkan anggaran tahun 2018 menjadi Rp 5,7 triliun. Fraksi PPP mengaku tidak mengetahui rincian rencana kenaikan anggaran itu. Juru bicara Fraksi PPP Arsul Sani mengaku akan terlebih dahulu melihat rincian dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebelum menyatakan mendukung atau menolaknya. Apalagi, pemerintah bisa saja menolak usulan kenaikan anggaran itu. "Itu kan usulan, belum tentu juga disetujui oleh pemerintah. Nah pemerintah tentu bisa jadi punya sisi pandang yang lain termasuk dari pendapat berbagai elemen masyarakat yang disuarakan lewat berbagai media," kata Arsul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/8). Meski demikian, Arsul mengatakan, topik yang lebih penting untuk dibahas yaitu gedung DPR harus direnovasi. Dia menilai, gedung khususnya ruangan bagi anggota DPR sangat tak layak sehingga perlu direnovasi sedemikian rupa. Dia lantas, mengaku malu menjadi anggota DPR yang memiliki ruangan tak layak. "Kepantasan aja lah. Saya kadang malu juga jadi anggota DPR. Itu ruangan eselon III itu. Eselon II aja kalah. Padahal protokolernya DPR katanya selevel sama Presiden," ujarnya. Oleh sebab itu, Anggota Komisi III DPR ini mengaku tak sepakat dengan rencana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Daripada membangun apartemen, dia berharap lebih baik gedung DPR diperbaiki. "Kita lihat kan ruangan anggota DPR sama kapolsek bagus mana? Ruang anggota Komisi III sama Kapolsek Tanah Abang atau Kapolsek Kebayoran bagus mana? Itu aja," ujarnya. Ruangan bagi anggota DPR seharusnya memiliki kualitas dan kenyamanan yang sama dengan lembaga negara lain. Selain ruangan yang tak layak, Arsul menilai keselamatan juga perlu diperhatikan. Dia mencontohkan, lift di gedung DPR yang tak aman sehingga dapat mengancam keselamatan. "Kita aja wiridan terus setiap naik lift," ujarnya.
Anggota DPR dari PPP ini malu ruangan kerjanya tak layak
Juru bicara Fraksi PPP Arsul Sani mengaku akan terlebih dahulu melihat rincian dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebelum menyatakan mendukung atau menolaknya. Apalagi, pemerintah bisa saja menolak usulan kenaikan anggaran itu.
Rekomendasi