KPK sebut mahar Rp 1 M caketum Golkar sebagai politik uang

Meski nominal uang setoran yang harus disetor oleh para caketum Golkar dalam munaslub nanti telah turun menjadi Rp 1 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau aturan itu tidak diterapkan. Apapun alasannya, setoran uang lebih mendekati dengan politik uang.Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan tidak ada sejarahnya pemilihan ketua umum harus menyetor uang, apalagi dengan nominal yang cukup besar."Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," kata Laode, Selasa (3/5).Laode menghimbau 'budaya' seperti itu seharusnya tidak dilakukan lagi. Bahkan dia mengatakan kegiatan uang setoran seperti itu terlihat sama saja melakukan kebiasaan gila."Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," tukasnya.Seperti diketahui, Panitia Munaslub Golkar mewajibkan para calon ketua umum untuk setor uang Rp 1 miliar. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari money politic dalam pemilihan ketua umum di munaslub yang digelar 15-17 Mei mendatang.Steering Committee Munaslub Golkar, Nurdin Halid mengatakan, rapat pleno DPP Golkar sudah menetapkan iuran Rp 1 miliar bagi seluruh caketum Golkar. Tidak ada penolakan dalam aturan tersebut bahkan ditetapkan secara aklamasi."Karena SC sudah menjelaskan dengan filosofinya, dan floor menerima. Filosofinya itu supaya jangan ada money politics. Sehingga semua diputuskan secara aklamasi, tidak ada bantahan, nggak ada apa-apa," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi,Jakarta, Kamis (28/4).Selain untuk menghindari money politic, uang setoran ini juga untuk menambah biaya pengeluaran munaslub Golkar di Bali ini senilai Rp 47 miliar. "Munas butuhkan biaya sejumlah sekian, Rp 47 M. Dari situ ditanggung bakal calon Rp 1 M per calon. Dasarnya untuk biayai munas, transport, supaya mereka tidak money politics," pungkasnya.