Laode M. Syarief

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyatakan pemeriksaan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Madji atau Tuan Guru Bajang (TGB) berdasarkan laporan dari masyarakat.

Terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP, Setya Novanto memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor. Vonis diberikan setelah mantan Ketua DPR itu terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP hingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Sebelumnya, Novanto telah divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS (sekitar Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat itu) dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto.

Dugaan gratifikasi yang diterima Mustafa Rp 3,7 miliar.

Mustafa Kamal Pasa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.

Wakil ketua KPK, Laode Syarif mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mempelajari putusan PN Jakarta Selatan. Namun KPK memastikan bakal menindaklanjuti setiap perkara yang sudah memenuhi syarat hukum.

Saat ini, KPK telah menjaring tiga nama untuk mengisi kekosongan posisi deputi penindakan. Mereka adalah, Brigjen Pol Firly dan dua orang dari Kejaksaan Agung, Wisnu Baroto dan Witono.

"Jadi sabar saja. Proses penyelidikan kasus ini masih panjang," kata Laode.

Selain itu, Laode mengungkapkan, kondisi Novel saat ini masih belum sehat. Karena, penyidik senior KPK itu masih harus melakukan satu kali lagi operasi di mata sebelah kiri, yang menjadi target penyiraman air keras.

KPK berharap semua pihak terkait ikut bekerja sama menyelesaikan kasus ini. Sehingga aset negara bisa ditarik dalam waktu secepatnya. "Semua stakeholders baik itu pemerintah membantu Ibu Menteri menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," harapnya.

Laode menegaskan jika kinerja Inspektorat baik maka dipastikan tak ada korupsi di provinsi maupun kabupaten/kota. "Sekarang ini dia harus melapor ke atasannya. Atasannya bupati/walikota atau bahkan dia di bawah sekda," ujarnya.

Pimpinan KPK sesalkan DPRD dan eksekutif di daerah saling palak. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyebut kasus yang ditemukan di Lampung Tengah ini merupakan bentuk pemalakan legislatif kepada eksekutif. Ia menyayangkan masih ada upaya saling palak antara eksekutif dan legislatif di daerah.

DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (UU MD3). Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

Laode sebut masih butuh waktu tuntaskan kasus e-KTP. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif membenarkan adanya pengembangan kasus tersebut. Hanya karena proses tersebut masih pada tahap penyelidikan, Laode enggan membeberkan lebih detil perihal penyelidikan tersebut.

Jelang sidang perdana, KPK akan cek kesehatan Setya Novanto. Laode juga yakin pihaknya bisa menjalani sidang dengan lancar. Tidak hanya itu, dia juga yakin pihaknya bisa membuktikan Ketua Umum Partai Golkar yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun

Menanti keberanian KPK jemput paksa Setya Novanto. Wakil pimpinan KPK, Laode M Syarif mengatakan akan mempertimbangkan panggil paksa untuk Setya Novanto jika tidak memenuhi panggilan tim penyidik.

KPK dan Jaksa Agung dukung opsi dua soal mekanisme kerja Densus Tipikor. Dia berharap, dengan sinerginya Densus Tipikor dengan Satgas Khusus di Kejaksaan dapat mempercepat penanganan perkara korupsi. Hal ini tidak memerlukan UU baru karena telah diatur dalam KUHAP.

Laode juga menjelaskan dengan adanya usulan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan dengan adanya Densus Tipikor, KPK justru bisa fokus pada kasus-kasus besar. Laode pun mengamini hal tersebut.

Dia mengatakan permintaan KPK terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Rita. Agung juga mengatakan pencegahan Rita berlaku selama enam bulan ke depan.

Ketua KPK minta DPR dan Pemerintah segera buat UU Penyadapan. Agus menjelaskan, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memutuskan bahwa mekanisme penyadapan harus diatur dalam UU khusus di luar UU KPK. KPK memastikan nantinya akan patuh pada mekanisme yang diatur dalam UU Penyadapan baru.