Kubu Akom sindir Setnov: Mundur jadi pengusaha dong!

Pertarungan calon ketua umum Golkar kian panas jelang perhelatan munas pada Maret mendatang. Caketum Golkar Setya Novanto (Setnov) dan Ade Komarudin (Akom) saling sindir demi meraih simpati DPD Golkar di munas nanti.Dalam konsolidasi yang dilakukan Setnov di Surabaya kemarin, dia mengaku siap menanggalkan jabatan Ketua Fraksi Golkar di DPR jika terpilih sebagai ketua umum. Pernyataan ini menyindir Ade Komarudin yang saat ini menjabat ketua DPR.Gayung bersambut, kubu Akom pun balik menyerang Setnov. Timses Akom, Ahmadi Noor Supit menyindir Setnov menanggalkan statusnya sebagai pengusaha.Supit menilai wajar saja kalau ketua umum Golkar nantinya memiliki rangkap jabatan juga sebagai ketua DPR. Hal ini juga terjadi pada pengurus Golkar di daerah, memimpin Golkar juga memimpin daerah di eksekutif maupun legislatif."Saya kan sering dari daerah, bertemu dengan kader Golkar di daerah, rata-rata nama ketua DPD Golkar dia juga ketua DPRD, dia juga bupati, kecil sekali yang betul-betul pure enggak punya jabatan. Ketua DPD Golkar itu rata-rata kalau enggak bupati ya ketua DPRD semua begitu," jelas Supit saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (23/2).Supit menegaskan, wajar jika seseorang memiliki jabatan politik juga merangkap sebagai pejabat publik. Sebab menurut dia, jabatan publik merupakan konsekuensi logis dari jabatan politik yang diraih."Bagi politisi rangkap jabatan parpol dengan jabatan politik dia raih sebagai konsekuensi logis, sah saja, dulu Bang Akbar jadi ketum Golkar kemudian jadi ketua DPR," imbuhnya."Bahkan seharusnya, kalau pengusaha, dia mundur dari dunia usaha dong kalau sudah masuk di politik, supaya tidak abuse of power. Kalau politisi yasudah politisi saja, begitu logika berpikirnya," sindir dia.Supit menegaskan tak masalah jika Akom nantinya rangkap jabatan jadi ketum Golkar maupun ketua DPR. Yang harus menjadi catatan, kata dia, Akom bisa membagi waktu antara partai dan menjalankan fungsinya sebagai ketua DPR."Yang penting dia harus bisa dan mampu memberikan waktu sesuai dengan tugasnya, supaya ketua DPR tidak boleh mengkorupsi waktu hanya untuk kepentingan partai, tetap memberikan seoptimal mungkin pengabdiannya di jabatan," terang dia.