Kabar Fahri Hamzah dicopot dari pimpinan DPR, ini reaksi fraksi PKS

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini enggan berkomentar mengenai kabar pencopotan jabatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia mengaku sejauh ini Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS belum membuka komunikasi dengannya. "Saya tak berwenang mendahului lembaga. Saya enggak bisa komentar. Belum ada (koordinasi)," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2). Sebelumnya Anggota Fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar BPDO menjelaskan secara langsung ke publik terkait hasil pemrosesan dugaan pelanggaran etik partai oleh Fahri. Sebab jika tidak publik akan kebingungan terkait kabar pencopotan jabatan Fahri di DPR oleh PKS. "Saya pikir karena partai politik adalah institusi politik terbuka dan mekanisme tak bisa lepas dari hukum positif. Maka menurut saya proses di BPDO harus dilakukan secara transparan, daripada publik bertanya-tanya tanpa ada penjelasan. Menurut saya dibuka saja," kata Mahfudz.Ketua Komisi I DPR ini menjelaskan bahwa, memang proses di BPDO merupakan hal yang tak bisa diungkap ke publik. Akan tetapi karena jabatan Fahri merupakan jabatan publik, maka harus tetap diklarifikasi ke masyarakat luas. "Karena Pak Fahri itu proses yang berjalan menyangkut posisi jabatan publik itu yang menurut saya mengapa harus dibuka. Kalau hanya menyangkut kader atau pengurus yang tak berkaitan dengan jabatan publik itu bisa dilokalisi internal," tuturnya.