Malu-malu 'kucing' Golkar, dukung Jokowi tapi ogah lepas Prabowo

Minggu (1/11) lalu mungkin menjadi hari yang paling membahagiakan bagi para kader Partai Golkar. Sebabnya, kisruh antara dua kubu di partai beringin, kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, tuntas sudah.Dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, itu, kedua kubu bersepakat untuk rujuk demi Pilkada serentak yang bakal segera dilaksanakan. Dalam acara itu, para senior Golkar seperti Jusuf Kalla, Luhut Binsar Panjaitan, Fahmi Idris dll juga hadir.Seperti diketahui, perpecahan partai warisan Orde Baru menjadi dua kubu itu terjadi usai pelaksanaan pilpres atau setahun belakangan. Saat itu, kubu Ical tetap pada pandangan politiknya untuk tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).Sementara, kubu Agung Laksono menginginkan Golkar mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Kedua kubu bahkan sempat menggelar kongres untuk memilih ketua umum yang baru. Kubu Ical menggelar kongres di Bali. Hasilnya, Ical terpilih menjadi ketua umum Golkar.Sedangkan kubu Agung Laksono menggelar kongres di Ancol, Jakarta. Hasilnya, Agung Laksono terpilih menjadi ketua umum Golkar. Singkat cerita, kisruh di partai beringin selesai dalam Silatnas, Minggu kemarin. Hal itu tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan Golkar kepada hasil Kongres Riau pada 2010 lalu.Selain perdamaian dua kubu, Silatnas lalu juga memberi sebuah kejutan. Apa kejutan itu? Golkar mendukung pemerintah Jokowi-JK. Hal itu diungkapkan Agung Laksono dalam pidatonya.Keputusan itu diakui Agung Laksono diambilnya setelah bersepakat dengan Ical. Keputusan ini tentu mengejutkan mengingat selama ini Golkar bersama Gerindra dan beberapa partai lainnya berada di Koalisi Merah Putih (KMP) berseberangan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), koalisi pendukung Jokowi-JK."Kami (Agung Laksono dan Ical) sepakat mendukung pemerintahan Jokowi-JK tulus. Tapi bukan karena di sini ada Pak JK (Wapres Jusuf Kalla)," kata Agung dalam pidatonya.

Namun demikian, bukan Golkar namanya jika tak lihai dalam berpolitik. Sebab, meski mendukung, Agung menyatakan Golkar akan tetap kritis terhadap pemerintah. Menurutnya, Golkar akan tetap melakukan koreksi terhadap pemerintah Jokowi-JK demi kepentingan bangsa."Saya kira sepanjang membangun, terbuka, sah-sah saja," katanya.Sementara itu, Ical masih malu-malu ketika disinggung soal bentuk konkret dari dukungan Golkar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Seperti diketahui, belakangan isu reshuffle kabinet Jokowi-JK ramai berembus. Muncul spekulasi politik Golkar bakal mendapat 'jatah' kursi menteri atas sikapnya mendukung pemerintah Jokowi-JK."Golkar belum mau bicara terlalu jauh apabila diminta bergabung dengan pemerintah," ujar Ical.Sambil bergurau Ical menjawab pertanyaan awak media jika ditawari kursi menteri oleh Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Jusuf Kalla."Ini namanya belum beranak sudah berbesan. Belum ditawarkan sudah nanya," katanya sambil tertawa.

Tetap berada di KMPMeski mendukung pemerintahan Jokowi-JK, partai yang identik dengan warna kuning ini tidak akan keluar dari KMP. Hal ini diungkapkan oleh Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Setya Novanto (Setnov)."Oh enggak ada itu (keluar dari KMP). Justru itu Pak Aburizal Bakrie bersama tim. Bersama-sama terus memberikan kontribusi besar untuk kepentingan bersama. Tentu partai Golkar dengan adanya persatuan ini bersama-sama kita memikirkan kondisi keadaan ekonomi Indonesia untuk mendukung supaya persoalan ini akan semakin baik, ekonominya juga semakin baik. Itu tujuan daripada partai Golkar tadi malam," terang Setnov di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/11).Setnov juga menjelaskan, tidak menutup kemungkinan Golkar akan memberikan koreksi bagi kinerja pemerintah. Selain itu partainya akan siap berkompetisi bersaing dengan partai lain."Golkar yang sekarang ini kita bersama-sama bersatu, bersatu ini tentu seluruh partai dan seluruh anggota DPR yang ada bersatu padu untuk bisa memperkuat jaringan-jaringan dari Partai Golkar juga dengan pemerintah. Tentu koreksi-koreksi diharapkan, tetapi secara konstruktif dan ini memberikan suatu gambaran besar, tidak lupa mereka dalam nuansa bersama partai-partai lain," ucapnya.Setnov juga menampik saat ditanya apakah sikap Golkar ini berhubungan dengan menguatnya isu reshuffle kabinet jilid II. Baginya reshuffle ialah hak prerogatif presiden."Enggak, belum pernah berpikiran bahwa Partai Golkar itu untuk bantu di dalam kabinet. Karena itu juga wewenang dari presiden," ujarnya.