Surya Paloh di pusaran suap PTUN Medan, KPK diminta tak tebang pilih

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tebang pilih mengusut tuntas kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Walaupun harus memeriksa Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh yang merupakan salah satu penyokong utama Presiden Joko Widodo.

"Kalau menurut saya semua sama kedudukannya dalam hukum, di dalam pemerintahan dan itu konstitusi dan KPK tidak boleh tebang pilih, KPK juga tidak boleh dijadikan alat politik, apalagi dijadikan alat politik kekuasaan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).

Lebih jauh Fadli berharap lembaga antirasuah tak takut mengusut lebih dalam dugaan keterlibatan Surya Paloh maupun Sekjen NasDem Patrice Rio Capella dalam kasus yang berawal dari penyelewengan dana bantuan sosial Sumatera Utara itu.

"Yang dijadikan dugaan dan apalagi sudah mempunyai bukti itu harus diproses termasuk pejabat yang dekat dengan kekuasaan atau partai yang mengusung kekuasaan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Bahkan, sebelum ditanya oleh awak media, dia langsung menyatakan kesiapannya itu.

"Sebelum kalian (wartawan) tanya. Saya pastikan akan datang jika memang diperlukan," kata Surya Paloh usai menghadiri perayaan ulang tahun Fraksi NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/10).

Surya Paloh juga mengakui ihwal pertemuan antara Gubernur Sumatera nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan juga Ketua Mahkamah Dewan Partai NasDem saat itu, OC Kaligis seperti yang diutarakan oleh istri Gatot.

Namun, pertemuan tersebut, kata dia, hanya sebatas sebagai sarana untuk mendamaikan hubungan Gatot dengan Erry yang merenggang.

Sehingga, dia membantah pertemuan tersebut juga diperuntukkan untuk membahas perihal kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan.

"Kamu lihat wajah saya apakah saya berbohong. Satu kalimat pun tidak ada (membicarakan kasus suap hakim PTUN Medan). Satu kata pun tidak ada. Minta ketemu ini, ketemu itu, tidak ada," tegasnya.

Bahkan, untuk membuktikan ucapannya itu, dia bahkan menyatakan kesiapannya apabila memang diperlukan rekonstruksi ulang pertemuan itu.

"Jadi kalau memang diperlukan rekonstruksi ulang saja," ucapnya.