DPR serahkan nasib dana aspirasi ke pemerintah, ini reaksi JK

DPR akhirnya menyerahkan kelanjutan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi kepada pemerintah. DPR juga tak lagi mempermasalahkan besaran anggaran untuk UP2DP yang awalnya sebesar Rp 11,2 triliun karena keputusan ada di pemerintah.Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai dana aspirasi serupa dengan dana taktis. Dana ini, lanjut JK, rawan penyimpangan. Oleh sebab itu, dana taktis ini tidak boleh lagi dimunculkan dalam anggaran."Dana aspirasi sama dengan dana taktis. Menteri saja tidak ada dana taktis, maka banyak menteri kan gunakan dana taktis sendiri. Itu tidak diizinkan lagi sekarang," kata JK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).JK memaparkan, dana taktis semula berfungsi sebagai pos anggaran antisipasi hal-hal tak terduga, semisal bencana alam. Namun, lantaran dana ini rawan dikorupsi, maka banyak pihak meminta agar dana taktis ini dihapus.Selain itu, istilah dana taktis juga tidak terdapat dalam sistem keuangan negara lain lantaran perhitungan didasari oleh program dan perencanaan yang sudah pasti."Nah itu kan sudah tidak boleh dana taktis yang loss," ucap Kalla.Meski demikian, JK menghargai usulan DPR. Namun sedianya usulan tersebut disampaikan dalam bentuk aspirasi, bukan dalam bentuk dana aspirasi."Nanti pasti pemerintah menyarankan lagi ke gubernur karena itu letaknya di daerah detailnya kan, enggak apa-apa. Hanya aspirasi, bukan dana aspirasi," imbuh JK.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menolak usulan DPR mengenai dana aspirasi dengan alasan kondisi perekonomian saat ini yang masih lesu. Menurut pemerintah, kondisi perekonomian global sedang bergejolak sehingga Indonesia terkena dampaknya.Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesusahan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya.