Kritik keras PDIP atas kinerja buruk kabinet Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak membawa perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan rakyat. Kinerja menteri dalam Kabinet Kerja tak mumpuni seperti yang digembar-gemborkan.Masyarakat mulai gelisah mempertanyakan realisasi janji Jokowi dalam pilpres lalu. Kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM dan harga LPG yang naik membuat harga bahan pokok ikut meroket. Beban hidup menjadi semakin berat.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik pendukung pemerintah mulai terusik. Sebagai partai wong cilik, mereka merasa perlu untuk menyentil Jokowi agar mendengarkan keluh kesah rakyatnya.Politikus PDIP Dwi Ria Latifa meminta Jokowi segera mengevaluasi Kabinet Kerja. Jika perlu melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri yang berkinerja buruk."Bagi saya, lebih cepat lebih baiklah," kata Dwi Ria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).Anggota Komisi III DPR ini mengaku prihatin dengan kinerja sejumlah pembantu presiden yang kerap mendistorsi pesan presiden terhadap parlemen serta pihak partai pengusung. Sehingga, pesan yang sampai ke parlemen dan partai pengusung tak sesuai dengan perkataan Jokowi."Karena Presiden sendiri mengatakan pesannya A nyampenya B," terang dia.

Sementara, Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah menyatakan ada tiga faktor yang menjadi penyebab kinerja kabinet Jokowi tak sesuai harapan. Di antaranya akibat dari kondisi politik yang bergejolak tak henti-henti."Pertama, kondisi politik nasional yang masih terimbas konflik kepentingan pasca-pilpres yang masih belum juga selesai. Bahkan perseteruan tersebut dilanjutkan di parlemen dengan membuat blok politik KMP dan KIH hingga saat ini. Perseteruan politik antara KIH dan KMP di DPR saja sudah memakan waktu sekitar 3 bulan dan praktis pada masa itu hubungan pemerintah dan DPR mengalami stagnasi," kata Basarah.Faktor kedua, kata Basarah, adaptasi Jokowi-JK bersama para menteri-menterinya terlalu lamban. Sehingga belum menemukan format yang sesuai agar cepat bekerja dalam satu barisan pemerintahan."Hal tersebut diperparah lagi atas ulah beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang punya hidden agenda sendiri di pemerintahan," ujar dia.Faktor ketiga, masih menurut alumni GMNI ini, cara pandang pemerintahan Jokowi berbeda dengan partai politik pendukungnya. Hal itu berakibat pada pola komunikasi yang tidak harmonis."Jokowi menganggap bahwa parpol-parpol pengusung hanya merupakan salah satu bagian yang sama dengan kelompok-kelompok pendukung lainnya dalam proses politik kemenangan Jokowi sebagai presiden waktu itu. Sehingga Jokowi membuat pola komunikasi dan koordinasi yang sama antara parpol-parpol pengusung dan pendukungnya dengan kekuatan pendukung Jokowi lainnya di luar parpol," papar dia.

Padahal, dia menyebutkan jika Jokowi harus ingat lahir dari rahim PDIP. Maka dari itu hubungan yang baik dengan partai pendukung harus dijaga sebagai sesuatu yang strategis layaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai koalisinya dulu. "Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat 2 UUD 1945 dan UU Pilpres. Berbeda pada saat SBY berkuasa, dia menempatkan posisi politik partai pendukung pilpres dalam posisi yang sangat strategis hingga membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab)," tutur dia.Namun, Ketua DPP PDIP, Sukur Nababan menegaskan, partai banteng tidak akan ikut campur soal reshuffle kabinet. Hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi."Tiga kali rapat DPP (PDIP) tidak bahas reshuffle. Ibu Megawati paham benar sebagai partai pengusung dan Jokowi sebagai Presiden tidak pernah diintervensi. Tapi kami hanya mengingatkan (Jokowi) dengan program trisakti," ujarnya.