Kongres PDI Perjuangan di Bali, tidak mengundang petinggi partai dari Koalisi Merah Putih (KMP). Tetapi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan justru hadir dalam acara yang mengukuhkan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum itu.Kehadiran Zulkifli ini bisa jadi sinyal merapatnya PAN ke koalisi pendukung pemerintah. Pasalnya pada pilpres lalu PAN mengusung Hatta Rajasa sebagai wapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.Zulkifli mengatakan datang untuk memenuhi undangan. Dia mengelak jika kehadirannya dikait-kaitkan dengan langkah politik PAN ke depan."Iya saya datang memenuhi undangan PDIP yang telah sangat baik mengundang saya," kata Zul tanpa menyebut datang sebagai Ketum PAN atau Ketua MPR di arena Kongres IV PDIP.Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi buru-buru menegaskan jika kehadiran Zulkifli tidak ada kaitannya dengan KMP. Menurut dia, Zulkifli diundang datang sebagai ketua MPR, bukan mewakili PAN."Bang Zul hadir di acara pembukaan kongres PDIP karena memenuhi undangan dan kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI, tidak sebagai Ketua Umum PAN," kata Viva dalam pesan singkat, Kamis (9/4).Lalu kenapa Ketua DPR Setya Novanto tidak hadir? Padahal keduanya sama pemimpin lembaga tinggi negara.
Advertisement
Beberapa waktu lalu ketika Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar acara Zulkifli tidak menampakan batang hidungnya. Dari PAN hanya hadir mantan Ketua MPP PAN Amien Rais, yang merupakan besan Zulkifli.Pada hari yang sama Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Usai bertemu Jokowi, Soetrisno mengaku partainya tidak akan membuat kegaduhan dan mendukung pemerintahan Jokowi.Namun, mereka juga tetap mengkritisi jika ada kebijakan yang keliru. "PAN saya sebagai ketua MPP saya katakan tidak akan membuat kegaduhan. Kita akan mendukung program pro rakyat dan mengkritisi program yang tidak pro rakyat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).Pernyataan Soetrisno ini apakah sinyal kuat PAN akan mengikuti langkah Golkar dan PPP mendukung pemerintah?