Wacana Munas Golkar islah damaikan 2 kubu, mungkinkah terwujud?

Dua kubu di Partai Golkar ngotot dengan sikapnya masing-masing. Ketua Umum Aburizal Bakrie tetap akan menggelar Munas Golkar ke-IX di Nusa Dua, Bali, tanggal 30 November ini. Hotel sudah dipersiapkan, dan undangan kepada para peserta sudah disebar. Sementara kubu Presidium Penyelamat Partai yang dipimpin Agung Laksono tetap pada pendiriannya: munas yang sah adalah munas yang digelar pada bulan Januari 2015.

Kubu Agung bahkan bermanuver dengan mengirim surat kepada Menkum HAM Yasonna Laoly yang meminta kepengurusan Ical dkk sudah tidak sah lagi karena telah diambil alih.Di tengah perbedaan kedua kubu yang sulit dipertemukan itu, muncul usulan simpatik untuk mendamaikan. Caranya dengan menggelar munas kompromi alias munas islah yang dihadiri kubu Ical maupun kubu Agung. Usulan ini dilontarkan oleh Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Thohari. Salah satu calon ketum itu menyatakan mundur dari kepengurusan DPP sekaligus dari anggota presidium."Saya berharap ada munas kompromi dan tetap maju sebagai calon ketua umum," kata dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).Lebih lanjut, Hajriyanto menegaskan, mulai hari ini (kemarin) dirinya mengundurkan diri dari Ketua DPP Partai Golkar dan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipelopori Agung Laksono dkk. Menurut dia, munas yang direncanakan kubu Ical dan kubu Agung keduanya sama-sama tidak menunjukkan konsistensinya.Sebab, kata dia, berdasarkan Munas Golkar di Pekanbaru pada 2009, Munas Golkar diputuskan dan digelar pada Januari 2015. Kemudian dalam hitungan hari, keputusan penyelenggaraan munas berubah. Dalam Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) ketujuh di Yogyakarta pada 19 November 2014, Munas diputuskan dipercepat."Wong semuanya sama-sama tidak konsisten. Kalau Munas Bali berlangsung kemudian Munas Jakarta berlangsung. Kan politik bisa panjang. Makanya munas kompromi saja," tandasnya.

Seruan islah dilontarkan tiga organisasi pendiri Partai Golkar, Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Ketua MKGR Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya merasa prihatin terhadap kisruh Golkar yang sedang terjadi selama ini."Kami kaget dan prihatin yang mendalam, menjelang munas terjadi semua yang telah diberitakan luas. Berangkat dari keprihatinan sebagai organisasi lahirnya Golkar, kami menyerukan kepada semua pihak untuk mengikat kekeluargaan, gotong royong tetap nilai-nilai itu menaungi perbedaan pendapat yang terjadi," kata Priyo saat melakukan konfrensi pers di Kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta, Kamis (27/11).

Priyo juga menginginkan moratorium terhadap pemecatan kader-kader Golkar DPD I dan DPD II lantaran perbedaan pemikiran politik. "Ini biang sebab rasa takut enggan menjelang Munas yang seharusnya dilakukan dengan pesta demokrasi. Pimpinan dan para ketua Golkar DPD II se-Indonesia tidak boleh atas nama apapun dipecat atau digeser karena digeser perbedaan politik," ujarnya.Tadi malam, Dewan Pertimbangan Partai Golkar menggelar rapat tertutup. Hasilnya menyarankan agar Munas ke IX tidak dilaksanakan pada 30 November mendatang. Hasil keputusan ini ditandatangani oleh 13 anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, kecuali MS Hidayat."Sebaiknya waktu pelaksanaan Munas IX Partai Golkar pada tanggal 30 November sampai 3 Desember 2014 ditunda dan sekaligus digunakan untuk menyempurnakan persiapan Munas, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi Munas, terutama untuk merespons berbagai perkembangan dan dinamika internal dan eksternal partai," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di Kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/11) malam.Akbar mengatakan, keputusan wantim partai juga akan mengambil langkah untuk menengahi konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Nantinya pertemuan itu diharapkan dapat mencari solusi konflik kedua kubu tersebut."Sehubungan dengan hal itu, wantim akan mengambil langkah-langkah secara aktif untuk menjembatani dan melakukan mediasi pihak-pihak yang bertikai demi keutuhan dan soliditas partai guna menjamin suksesnya agenda-agenda organisasi dan politik menuju kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2019," kata Akbar.

Sementara itu, menanggapi kelompok yang membentuk presidium penyelamat partai golkar, menurut Akbar, organisasi itu ilegal. Karena bertentangan dengan aturan Partai Golkar."Pembentukan kelompok tersebut nyata-nyata bertentangan dengan AD/ART dan tradisi Partai Golkar yang selalu mengedepankan prinsip konstitusionalitas serta dilandasi semangat musyawarah mufakat," pungkas Akbar. Meski begitu Akbar mengaku tidak bisa melarang jika Ical tetap menggelar munas akhir pekan ini.Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengakui tensi tegangan tinggi di partai berlambang pohon beringin memang harus didinginkan dengan mencari terobosan-terobosan baru untuk mencari penyelesaian dan titik temu. Mengingat dalam kamus politik tidak ada hal yang tidak mungkin, maka usulan gelaran munas kompromi layak dipertimbangkan oleh kedua kubu yang bertikai."Baiknya kubu Ical juga tidak pasang aturan munas yang kaku, membelenggu dan menutup pihak kandidat lain untuk maju. Di era keterbukaan dan demokratisasi, mekanisme pemilihan ketua umum partai politik memperlihatkan wajah keberadaban elit-elit politiknya. Sangat memalukan jika kemenangan dalam kontestasi politik diwarnai dengan kecurangan dan money politics," tukas Ari.

"Sebaliknya kubu yang merasa dirugikan, tidak harus menunjukkan kekuatan otot untuk memperjuangkan kehendak. Pengandalan kekuatan otot juga memperlihatkan lemahnya sisi intelektual elite-elite yang berlaga," tambahnya.Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, Golkar dewasa ini mengalami paceklik kehadiran tokoh-tokoh senior yang mumpuni seperti Mbah Maemoen Zubair di PPP atau Ustaz Hilmy Aminuddin di PKS."Kalau pun ada seperti Akbar Tandjung, Muladi atau Suhardiman, semuanya malah terlibat dalam pusaran dukung-mendukung antar calon. Harusnya segenap kader Golkar merasa malu jika partai besar warisan Orde Baru nantinya akan berakhir di buku sejarah mengingat fenomena lahirnya partai baru selalu berasal dari konflik di setiap pemilihan ketua umum baru," terang Ari Junaedi yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.