Diserang habis-habisan, SBY dibela keluarga

Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diserang habisan-habisan setelah DPR mengesahkan UU Pilkada. Pemantiknya adalah aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi Demokrat saat sidang paripurna pengesahan UU Pilkada.Partai pimpinan SBY itu dinilai bermuka dua. Satu sisi mendukung Pilkada langsung, di lain sisi malah melakukan aksi walk out.Sikap Demokrat inilah yang kemudian membuat masyarakat geram. Lewat media sosial, masyarakat menumpahkan kekesalannya.Diserang bertubi-tubi, SBY mendapat pembelaan. Tidak hanya para politikus Demokrat, bahkan pihak keluarga pun sampai turun tangan ikut membela SBY. Siapa saja mereka:

Menantu SBY, Aliya Rajasa tak rela mertuanya menjadi sasaran kemarahan. Melalui akun Instagram pribadinya, @ruby_26, istri Ibas mengunggah foto berjudul 'Pendapat Presiden SBY Mengenai Hasil RUU Pilkada'. Foto tersebut juga diberikan link video penjelasan SBY terkait RUU Pilkada."Ayo supaya dapat dipahami bersama (dengan tidak saling tuding dan menyalahkan) yuk disimak di Youtube #SalamCintaIndonesia #BerpikirJernihUntukIndonesia," tulis Aliya.Ternyata, posting-an Aliya tersebut mendapat komentar yang beragam."Bapak drama bingiit," tulis akun ina.irna.3."RIP Demokrasi," dan "SBY shame on you," tulis joeyflowbamora.Komentar tersebut langsung dijawab oleh Aliya. "@ina.irna.3 dan @joeyflowbamora pasti belum nonton deh. Nonton dulu pasti jadi lebih paham," tulis Aliya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo membantah bahwa PDIP, Hanura dan PKB dukung opsi Demokrat pemilihan langsung dengan 10 syarat. Menurut dia, tidak mungkin jika PDIP, PKB dan Hanura dukung opsi Demokrat tapi lobi berlangsung hingga lima jam."Mana? Mana? Mana? Masak lima jam komunikasi tidak ada keputusan. Kalau mendukung opsi satu pemilihan langsung tanpa syarat, dua pemilihan melalui perwakilan, ketiga pemilihan langsung dengan syarat. Diwadahi tidak? mana terimanya?" tanya Pramono Edhie usai pimpin rapat pleno Fraksi Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).Pramono Edhie menegaskan, tidak ada satupun partai yang mendukung opsi yang ditawarkan Demokrat. Karena itu, akhirnya Fraksi Demokrat memutuskan untuk walk out."Mana buktinya? Kalau menerima wadahi," tegas adik ipar SBY ini.

Masih pembelaan Pramono Edhie, dia tak takut jika rekaman lobi dibuka ke publik. Sebab dia yakin, tidak ada satupun fraksi yang setuju dengan opsi Demokrat sehingga membuat fraksi memutuskan untuk walk out."Silakan dibuka saja, mana diterimanya, kalau diterimanya di mana? Kalau iya diterima langsung dong, ada tiga opsi," tutur dia.Pramono tak mau menyebut PDIP hanya klaim mendukung opsi Demokrat. Namun dia hanya ingin membuktikan bahwa hasil lobi hanya ada dua opsi, sementara opsi Demokrat tidak diakomodir."Saya enggak tahu. Kalau diwadahi di mana? Sudah diterimanya di mana?" imbuhnya.Dia bahkan menyindir PDIP yang mengatakan, opsi Demokrat akan bisa diakomodir lewat peraturan pemerintah, menurut dia, siapa yang bisa jamin janji tersebut."Nanti pada saat, siapa yang bisa jamin? Sekarang bisa kacang, besok jadi kedelai itu," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku kecewa dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada dalam paripurna DPR . Menurut Ibas, aksi walk out Partai Demokrat merupakan bentuk kekecewaan lantaran opsinya tidak diterima di paripurna."Kami sangat kecewa dan sedih apalagi sudah melalui proses panjang dan melelahkan. Aksi walk out merupakan bentuk jawaban FPD atas kekecewaan kami dengan tidak diterimanya usulan kami berikut solusi perbaikan," ujar Ibas.Menurut Ibas, fraksi Partai Demokrat sempat bingung dengan sejumlah fraksi yang pada saat lobi berlangsung menolak usulan Demokrat. Namun, pada saat paripurna tiba-tiba mendukung. Dia juga meminta maaf kepada masyarakat apabila Partai Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh."Kalau kata teman-teman ini hanya manuver dan lip service saja. Tapi ya sudahlah, saya tidak akan menanggapi lebih lanjut akan hal ini. Mohon maaf rakyat Indonesia, FPD belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh," ujarnya.