Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga BBM subsidi, membuat parpol di Setgab koalisi gerah. Desakan untuk memecat PKS dan tiga menterinya yang duduk di pemerintahan, tak terbendung. Namun, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin mengatakan belum menerima perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) terkait desakan itu."Sejauh ini saya belum ditugaskan untuk mengagendakan," kata Amir yang juga Menteri Hukum dan HAM saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/6).Amir juga membantah apabila Presiden SBY melarang para menterinya untuk bepergian ke luar kota, karena akan melakukan reshuffle. Menurutnya, instruksi itu dilakukan untuk menunjukkan empati kepada publik untuk berkonsentrasi kepada tugas sebagai menteri."Itu bukan masalah reshuffle atau masalah apapun juga. Posisi kita kan di dalam situasi akhir-akhir ini harus prihatin dan fokus berkonsentrasi pada tugas kita," tutur dia.Sebelumnya, Presiden SBY dikabarkan akan mengganti Menteri Pertanian Suswono . Hal itu pun diamini oleh PKS.Anggota Majelis Syuro PKS Idris Luthfi mengatakan, akan didepaknya Mentan dari kabinet merupakan isu lama. Namun, kata dia, SBY selalu tarik ulur dalam menyikapi kebijakan itu."Sudah saya prediksikan kok, itu kan isu lama itu sebenarnya. SBY saja yang tarik-ulur melulu. Kalau memang kita akan direshuffle gara-gara nolak BBM naik ya itu resiko kita. Udah kita prediksikan lah," jelas Idris saat dihubungi, Senin (24/6).
Amir Syamsuddin bantah SBY bakal pecat 3 menteri PKS
Amir juga membantah apabila Presiden SBY melarang menterinya pergi ke luar kota.
Rekomendasi