BK DPR minta SBY reshuffle Dahlan Iskan?

Laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pemerasan yang dilakukan anggota DPR terhadap direksi BUMN sudah diputuskan oleh Badan Kehormatan (BK) DPR. Tuduhan itu tidak sepenuhnya terbukti. BK meminta Dahlan agar hati-hati dalam melontarkan isu ke publik.Rabu (5/12) malam, BK DPR telah mengambil keputusan atas pemeriksaan terhadap nama-nama yang dilaporkan. Hasilnya, empat anggota DPR dinyatakan melanggar kode etik dan akan diberi sanksi dengan kategori ringan dan sedang. Sementara tiga anggota lagi tidak terbukti, dan tiga nama lagi salah identifikasi.Selain keputusan yang bersifat internal itu, BK DPR juga membuat keputusan yang bersifat eksternal berupa surat rekomendasi kepada Presiden SBY yang akan dikirimkan melalui pimpinan DPR."Yang terkait eksternal BK akan rekomendasikan untuk layangkan surat kepada presiden perihal penilaian menteri BUMN terhadap isu yang belum jelas," kata Ketua BK DPR Muhammad Prakosa di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (6/12).BK, kata Prakosa, meminta kepada Dahlan agar lebih berhati-hati ke depannya dalam melontarkan isu ke publik yang belum jelas dan valid."Karena ketidakhati-hatian itu, memberikan dampak yang luar biasa dan merugikan baik individu, juga hubungan antar lembaga serta kegaduhan di masyarakat," kata Prakosa.Ketika ditanya apakah surat rekomendasi yang akan dilayangkan berisi permintaan reshuffle Dahlan? Prakosa menegaskan hal itu bukan kewenangan BK."Itu masalah reshuffle hak prerogatif presiden. Kami hanya merekomendasikan ke pimpinan DPR tentang penilaian dalam melontarkan isu-isu ke publik yang tidak jelas. Untuk itu BK minta menteri BUMN berhati-hati ke depan dalam melontarkan isu-isu publik," tandas politikus PDIP ini.