Puluhan Purnawirawan Jenderal TNI bentuk Cakra 19, barisan pendukung Jokowi
Merdeka.com - Puluhan Purnawirawan Jenderal TNI membentuk kesatuan bernama Cakra 19 yang memberikan dukungan untuk calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Beberapa alasan menjadi pertimbangan.
"Pertama keberhasilan Jokowi menjadi Presiden RI 2014 - 2019 karena dapat merebut kembali lokasi lokasi sumber daya alam strategis," kata Ketua Tim Cakra 19 Andi Widjajanto saat mendeklarasikan Jokowi - Ma'aruf Amin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/8).
Kedua, mantan Wali Kota Solo tersebut terbukti berhasil membangun infrastruktur sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup yang sama. Kemudian, Jokowi mampu meningkatkan jumlah program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan Putra putri bangsa.
Lalu, Jokowi juga dinilai menerapkan pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu. Di pemerintahan Jokowi juga jumlah kemiskinan semakin tergerus.
"Kelima, Jokowi dapat meningkatkan daya saing yang baik kualitas manusia ataupun produk olahan Indonesia di dunia Internasional," tutur mantan Seskab tersebut.
"Dengan pertimbangan tersebut Tim Cakra 19, mendeklarasikan Jokowi dan KH Ma'aruf Amin untuk kembali menjadi calon presiden pada periode kedua yaitu tahun 2019 hingga 2024," ucapnya.
Nama CAKRA sendiri diambil berdasarkan kata Sansekerta, diartikan sebagai pusat energi, roda atau lingkaran dari kekuatan-kekuatan positif yang dilengkapi kreativitas dan kebebasan berekspresi, guna mencapai tujuan bagi kebaikan bersama.
Berikut daftar Purnawirawan Jenderal TNI yang ikut tergabung dalam wadah CAKRA19:
1. Mayjen TNI (Purn) Andogo Wiradi, eks Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP)
2. Mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian
3. Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus, Sekjen Partai Golkar
4. Mantan Kapuspen TNI laksda TNI (Purn) lskandar Sitompoel
5. Mantan Pangdam l/ Bukit Barisan Wisnton Pardamean Simanjuntak
6. Mantan Deputi I bidang Hukum Politik Dalam Negeri Kemenkumham Mayjen TNI (Purn) Yudi Harianto
7. Marsda TNI (Purn) Dr Usra Hendra Harahap, eks Koorsahli Kasau.
8. Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio
9. Mayjen TNI (Wm) H. Harry Purdianto
10. Brigjen TNI (Purn) Juanda
11. Kol (Purn) Harry Guritno
12. Brigjen TNI (Purn) Nur Godang
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah
Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDapat Arahan Khusus dari Jokowi, Kaesang Yakin Prabowo-Gibran Menang di Jateng
Kaesang menyebut pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan Jokowi kepada PSI yang menargetkan lolos ke parlemen pada Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnya