Pujian Djan Faridz pada Ahok-Djarot yang perhatikan umat Islam

Merdeka.com - PPP Muktamar Jakarta tetap mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI Jakarta. Ketua Umum PPP Djan Faridz mengatakan, dukungan itu diberikan karena hanya Ahok-Djarot yang bersedia meneken kontrak politik memperjuangkan nasib umat Islam di Jakarta. Sejak putaran pertama, Djan mengaku sempat berkomunikasi dengan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menawarkan dukungan.

"Nah pada Pilkada sekarang, saya tawarkan pada calon ayo siapa yang mau bikin dukungan siapa yang mau dukungan PPP. Syaratnya 1,2,3, yang mau menandatangani kontrak politik yang diketuai Djan Faridz itu cuma pasangan Ahok-Djarot, yang lain saya tawarin kagak mau," kata Djan di Rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Polonia, Cipinang, Jakarta, Minggu (26/3).

Pasangan Agus-Sylvi dan Anies-Sandiaga menolak dukungan PPP kubu Djan karena dinilai tidak memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sah. Djan menyebut dukungan itu tak semata-mata bukan soal SK melainkan bentuk keberpihakan PPP dan calon pemimpin Jakarta untuk mengakomodir kepentingan umat Islam.

"Kata mereka saya enggak punya SK. Loh ini, bukan urusan SK, ini urusan keberpihakan kepada umat Islam. Mereka (Ahok-Djarot) bilang 'baik Farid saya akan bersepakat dengan program PPP yang pro umat Islam karena umat Islam pun rakyat saya, 85 persen warga Jakarta umat Islam," tegasnya.

Syarat yang diberikan PPP kubu Djan terbilang cukup mudah. Kubu Djan hanya meminta calon pemimpin Jakarta memperhatikan kesejahteraan pengurus masjid, ustaz, ustazah dan alim ulama. Sebab, dari sejumlah kepemimpinan di Jakarta, nasib pengurus masjid dan tokoh agama tidak diperhatikan. Permintaan itu disanggupi Ahok-Djarot.

"Saya bilang 'eh gaji tuh marbot, imam masjid, ustaz, ustazah'. Dia bilang 'baik saya gaji'. Lemes dah hati kita. Kalau orang yang kaya gini mau dukung, ustaz, ustazah, marbot, imam masjid digaji ya Allah seumur-umur kagak ada yang gaji mereka, kagak ada yang urusin mereka," jelas dia.

Atas dasar itu PPP memutuskan memberikan dukungan karena Ahok-Djarot berjanji membangun Masjid Raya di 5 kota administrasi di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Tak hanya itu, PPP mengapresiasi dibangunya masjid Fatahillah yang ada di komplek Balai Kota DKI Jakarta.

Rencana pembangunan masjid itu, kata Djan, tidak terealisasi sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Dan baru di era Ahok-Djarot, Balai Kota memiliki Masjid sendiri.

"Ya Allah bikin masjid di lima wilayah kota, Jakarta Pusat udah ada Istiqlal, di Jakarta Barat ada Daan Mogot, Jakarta Utara ada Islamic Centre, di Jakarta timur, selatan, Pulau seribu. Terus coba lihat dari zaman Bang Ali, apa ade tuh kantor gubernur ada masjid. Zaman die (Ahok) ada tuh, Allahuakbar," tandasnya.

Pihaknya mengapresiasi kebijakan Ahok-Djarot yang memberi waktu pulang lebih cepat bagi PNS-PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat bulan puasa. Kebijakan ini dinilainya sebagai cara Ahok-Djarot menghormati PNS yang beragama Islam.

"Bulan puasa dia berikan izin kepada pegawai pemda untuk pulang jam dua. Supaya apa? Supaya bisa berkumpul bersama keluarganya berbuka puasa. Tuh coba kurang hormat apalagi sama umat Islam. Sekarang dia minta, saya minta macam-macam, dia iya-iya. Nah wajib hukumnya saya kerja," tutup Djan.