Program Kerja Pemkab Bangli 2027: Perkuat Kebijakan Nasional dan Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli, Bali, telah merumuskan program kerja strategis untuk tahun 2027. Program ini dirancang untuk memperkuat kebijakan nasional demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program kerja ini bertujuan untuk memastikan pembangunan di Bangli tetap berlandaskan kekayaan sumber daya alam, manusia, dan budaya lokal. Hal ini disampaikan oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, I Gede Eddy Hartawan, di sela Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD.

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029. Forum konsultasi ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan.

RKPD 2027 diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai kebijakan nasional yang ada. Ini termasuk delapan misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas Presiden RI.

Selain itu, rencana ini juga selaras dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, yakni 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Tema RKPD 2027 sendiri adalah "Penguatan pondasi transformasi ekonomi Bangli berbasis potensi lokal dalam Bangli era baru".

Sinergi ini memastikan bahwa Program Kerja Pemkab Bangli 2027 tidak hanya menjawab kebutuhan lokal tetapi juga berkontribusi pada visi pembangunan yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangli telah menetapkan lima prioritas pembangunan utama untuk tahun 2027. Prioritas ini mencakup perlindungan dan pengembangan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya lokal.

Fokus lainnya adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan masyarakat. Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal serta pemerataan infrastruktur juga menjadi perhatian utama.

Dua prioritas terakhir meliputi pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, serta penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kelima prioritas ini membentuk kerangka kerja komprehensif untuk kemajuan Bangli.

I Gede Eddy Hartawan menegaskan bahwa setiap tahapan perencanaan Program Kerja Pemkab Bangli 2027 akan dijalankan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan publik dan efektivitas anggaran.

Dalam forum konsultasi tersebut, target indikator makro ekonomi juga dipaparkan. Ini termasuk upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Target-target ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, visi Provinsi Bali, dan nasional. Forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan wadah untuk memastikan setiap rupiah APBD 2027 menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Sumber: AntaraNews