Presiden Prabowo Setujui Komisi Investigasi Independen Selidiki Prahara Agustus: 10 Korban Jiwa Termasuk Dilindas Rantis Barracuda

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyetujui pembentukan Komisi Investigasi Independen. Keputusan penting ini diambil setelah pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Komisi ini akan bertugas menyelidiki serangkaian kerusuhan yang dikenal sebagai Prahara Agustus.

Prahara Agustus terjadi pada 25 Agustus serta 28-30 Agustus 2025 di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Insiden ini diwarnai aksi pembakaran, penjarahan, dan menelan korban jiwa. Total 10 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, termasuk Affan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis Barracuda.

Persetujuan ini merupakan respons terhadap desakan masyarakat sipil dan GNB. Mereka menuntut kejelasan atas insiden yang menimbulkan banyak korban dan tuduhan. Pembentukan komisi independen diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik kerusuhan tersebut secara objektif.

Latar Belakang Prahara Agustus dan Tuntutan Masyarakat Sipil

Kerusuhan yang disebut Prahara Agustus oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) telah menyebabkan dampak serius. Peristiwa ini mencakup aksi anarkis seperti pembakaran fasilitas umum dan penjarahan. Jumlah korban jiwa yang mencapai sepuluh orang menunjukkan tingkat keparahan insiden tersebut.

Salah satu korban yang menjadi sorotan adalah Affan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri. Tragedi ini menambah daftar panjang insiden kekerasan yang terjadi. Kondisi ini mendasari urgensi pembentukan komisi investigasi.

Lukman Hakim Saifuddin, perwakilan GNB, menegaskan pentingnya Komisi Investigasi Independen. Menurutnya, komisi ini dibutuhkan untuk menyelidiki secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan fitnah dan tuduhan yang muncul pasca-kerusuhan.

Lukman menyatakan, "Saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak." Pernyataan ini menggarisbawahi harapan GNB akan transparansi.

Pentingnya Independensi dalam Investigasi

Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan alasan utama di balik tuntutan komisi yang independen. Ia menekankan bahwa investigasi harus dilakukan oleh pihak yang tidak memihak. Ini penting agar hasil penyelidikan tidak menimbulkan keraguan publik.

Menurut Lukman, unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin UUD 45. Ia khawatir jika tanpa Komisi Investigasi Independen, unjuk rasa damai akan difitnah sebagai pemicu kekerasan. Tuduhan semacam itu dapat merusak citra aktivis dan mahasiswa.

"Demo itu sebenarnya mahasiswa, para aktivis itu kan secara damai sebagaimana biasa mereka mengekspresikan tuntutannya, itu adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Lalu kan kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan dan lain sebagainya, pembakaran-pembakaran, dan itu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan-tuduhan macam-macam. Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi," ujar Lukman. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran akan adanya saling tuduh.

Komisi Investigasi Independen diharapkan diisi oleh individu yang berintegritas tinggi, profesional, dan mandiri. Lukman menambahkan, komisi ini harus memiliki kewenangan yang kuat untuk menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini vital untuk memastikan penyelidikan berjalan efektif dan adil.

Dialog Presiden dengan Tokoh Bangsa

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gerakan Nurani Bangsa berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Dialog ini diadakan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis sore. Presiden mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh bangsa lainnya yang tergabung dalam GNB.

Kehadiran tokoh-tokoh terkemuka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu ini. Beberapa nama besar yang hadir dan berdialog dengan Presiden antara lain Romo Franz Magnis-Suseno SJ dan Prof. M. Quraish Shihab. Diskusi ini menjadi forum penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

GNB sendiri merupakan wadah yang menghimpun berbagai tokoh dari latar belakang berbeda. Keberagaman anggota GNB mencerminkan spektrum luas masyarakat sipil. Mereka bersatu untuk menyuarakan nurani bangsa demi keadilan dan kebenaran.

Selain nama-nama yang disebutkan, banyak tokoh lain yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.

Sumber: AntaraNews