Prabowo Singgung Penegak Hukum Dijabat Politisi, Jokowi Ambil Contoh Baharuddin Lopa

Merdeka.com - Debat capres dan cawapres 2019 digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). Dalam sesi tanya jawab antar kandidat, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mempertanyakan soal banyak hukum dengan tumpang tindih hingga penunjukan aparat penegak hukum yang berafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Bagaimana Bapak memberikan kepastian hukum, setelah empat tahun memimpin dan menunjukkan ketidakberhasilan dalam kepastian hukum?" tanya Sandiaga.

Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi mengaku bakal melakukan berbagai macam revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UMKM, revisi undang-undang yang tidak pro terhadap investasi dan memperbaiki aparat yang tidak memberi pengayoman.

"Sebab menurut saya, hukum adalah bagaimana negara lindungi rakyat, memberi kepastian kepada investasi dan dunia usaha, hukum juga tidak tebang pilih dan betul-betul bisa beri rasa tentram dan nyaman kepada rakyat," jelas Jokowi.

Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan, program mereka ke depan adalah melanjutkan reformasi bidang hukum secara total. "Penataan regulasi, menghilangkan tumpang tindih, dan membuat peraturan yang berkualitas serta menguntungkan dan mudahkan rakyat dan peluang investasi dan pengembangan UKM," tambah Ma'ruf.

Menanggapi itu, calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto bertanya pada Jokowi soal adanya kesan penegakan hukum tebang pilih. Hukum tumpul pada orang kaya dan orang yang punya koneksi dengan penguasa. Prabowo juga menanyakan soal penempatan kader partai politik di institusi penegak hukum.

"Jadi bagaimana kalau jabatan penting diberikan ke kader partai politik?" tanya Prabowo.

Menjawab itu, Jokowi mengatakan bahwa jabatan di institusi penegak hukum 'tidak haram' jika diserahkan kepada kader partai politik. Dia mencontohkan jabatan Jaksa Agung yang pernah dipegang oleh Baharuddin Lopa.

"Saya kira kita tidak boleh diskriminasi, jabatan tidak diberikan ke orang partai dan harus ke orang profesional. Jabatan yang penting adalah proses rekrutmen betul transparan, mengacu pada kompetensi, kepada integritas, kapasitas. Banyak aparat hukum yang berasal dari partai yang dalam memimpin cukup baik. Misalnya Baharuddin Lopa dari PPP di Kejaksaan juga baik. Kenapa harus dibedakan. saya rasa sama saja," tutupnya.