PPP Minta Mahfud MD Bongkar Praktik Korupsi di Balik Meja DPR: Bukan Sekadar Kabar

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI dari PPP, Arsul Sani meminta Menko Polhukam, Mahfud MD membongkar tuduhan praktik korupsi dan konflik kepentingan yang terjadi di DPR. Arsul meminta Mahfud MD mengungkap, nama-nama anggota DPR yang terlibat transaksi korupsi.

"Buat saya, jika Pak Mahfud punya datanya termasuk nama anggota DPRnya dan dalam kasus-kasus apa, maka lebih baik sampaikan saja di ruang publik atau paling tidak jika itu merupakan bentuk praktik-praktik penyimpangan terkait proses penegakan hukum, maka Menko Polhukam bisa minta atasan dari aparatur penegak hukum yang bersangkutan agar diusut dan diungkap," katanya kepada merdeka.com, Minggu (11/6).

Waketum PPP itu menambahkan, dengan diungkap nama dan kasusnya akan lebih jelas. Sehingga, tidak terkesan sebagai pembunuhan karakter kepada sebuah lembaga.

"Kalau perlu diungkap pula jika ada kasus-kasus di mana pejabat-pejabat negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif juga melakukan praktik yang sama meski dengan cara yang berbeda," ujarnya.

Kendati demikian, penjelasannya Mahfud MD itu dirinya berharap dilengkapi dengan fakta dan bukti.

"Intinya buka dan ungkap berdasar fakta dan bukti, bukan sekadar kabar dan laporan. Sepanjang fakta, bukti atau datanya jelas, kita dukung Pak Mahfud untuk membongkarnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, praktik korupsi di Indonesia semakin menjadi-menjadi. Hal itu tercatat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menurun dari 38 menjadi 34 pada tahun 2022.

"Di 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget, korupsinya makin menjadi-jadi berarti," kata Mahfud di kawasan Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).

Menurut Mahfud, penyebabnya karena terjadi conflict of interest di dalam jabatan-jabatan politik. Seperti adanya transaksi di balik meja di DPR, pengadilan hingga birokrasi.

"Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, MA pengadilan bisa membeli perkara, di pemerintah, di birokrasi sama. Itu temuannya," ujar Mahfud.