PKS Sindir Pihak Awalnya Setuju RUU Pemilu, Tapi Batal Karena Survei Jeblok

Kamis, 11 Februari 2021 15:19 Reporter : Ahda Bayhaqi
PKS Sindir Pihak Awalnya Setuju RUU Pemilu, Tapi Batal Karena Survei Jeblok Mardani Ali Sera. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menduga ada tangan tidak terlihat (invisible hand) mengubah sikap fraksi-fraksi terhadap Revisi UU Pemilu. Invisible hand ini diduga Presiden Joko Widodo.

Sebab, dijelaskan Mardani, saat pembahasan di panitia kerja sampai draf diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg), seluruh fraksi setuju untuk dilanjutkan.

Namun, semua berubah ketika Presiden Jokowi meminta Pilkada serentak 2024 tetap digelar karena undang-undangnya belum dilaksanakan. Jokowi memberikan isyarat menolak RUU Pemilu setelah bertemu dengan eks juru bicara timses Pilpres 2019.

"Jadi tiba-tiba saja 2-3 pekan terakhir (berubah) sesudah ada pernyataan pak Jokowi," ujar Mardani dalam diskusi daring, Kamis (11/2).

"Ada invisible hand ketika pak Jokowi menyatakan perubahan. Kemudian mengundang juru bicara TKN maka berubah ya," jelasnya.

Mardani menilai, RUU Pemilu bertujuan baik. Salah satunya menyederhanakan peraturan mengenai Pemilu menjadi satu aturan. UU Pemilu dan UU Pilkada disatukan.

Ia pun mengingatkan, ada praktik tirani demokrasi yang sungguh berbahaya.

"Kami coba menyederhanakan, kami coba merangkum demikian banyak masukan tapi tiba-tiba saja semua berubah," kata dia.

"Ini harus betul-betul kita cermati karena praktik-praktik tirani demokrasi kian berjalan dan itu sangat berbahaya," sambung Mardani.

Mardani juga mengungkap, ada informasi yang awalnya satu pihak ingin Pilkada dinormalisasi 2022-2023, mendadak berubah pikiran hasil surveinya buruk. Sayang Mardani menolak siapa pihak yang dimaksud.

"Belum lagi awalnya saya dapat banyak info 2022, 2023 on, tapi ketika hasil surveinya ternyata jeblok 2022, 2023 dioffkan," kata dia.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keserentakan Pemilu, serta kematian ratusan petugas pemilu 2019, bisa menjadi dasar pentingnya perubahan UU Pemilu.

"Karena itu PKS tegas lanjutkan revisi UU pemilu. Kita kawal untuk Indonesia yang lebih maju dengan demokrasi lebih sehat," pungkasnya. [rnd]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini