PKS Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara NasDem di Bekasi ke Bawaslu Jabar

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkarakan dugaan kecurangan Pileg DPR RI yang terjadi di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pihak PKS menyatakan ada penggelembungan suara Partai Nasdem dari 1.430 suara menjadi 7.525 suara.

Saksi dari PKS, Budi Purwanto memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke Bawaslu Jabar karena keluhan yang disampaikan kepada KPU dan PPK Kabupaten Bekasi tidak ditanggapi. Dalam laporannya itu, dia menyandingkan data formulir model C1 dengan model DAAI kelurahan Jatimulya yang bermasalah.

Kasus tersebut kini tengah diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melalui sidang yang digelar di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota Bandung, sejak Selasa (14/5/2019). Pelapor menghadirkan delapan orang saksi ke persidangan.

"Dalam sidang tersebut kami membawa barang bukti berupa formulir model C1 dan dokumen rekapitulasi suara, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi," kata Budi melalui keterangan tertulis, Rabu (15/3).

Dia optimis permohonannya akan dikabulkan oleh Bawaslu. Terlebih, pihaknya mengantongi bukti-bukti kuat yang mengindikasikan pelanggaran pemilu tersebut.

Berdasarkan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelaku pelanggaran pemilu terancam pidana penjara paling lama empat tahun dan denda hingga Rp 48 juta.

Saat dikonfirmasi, Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan membenarkan pihaknya tengah memproses kasus dugaan pelanggaran terkait indikasi penggelembungan suara di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

"Sidang ini digelar karena pihak pelapor merasa keberatannya tidak ditanggapi pihak PPK, KPU kabupaten, hingga KPU provinsi, maka Bawaslu menyidangkan kasus ini," kata Abdullah.

Sidang digelar untuk memastikan terjadinya pelanggaran administratif yang dilakukan pihak terlapor. Dia mengaku sudah memeriksa kedua belah pihak beserta seluruh barang buktinya. Pemeriksaan ini diprediksi bisa tuntas dalam tiga hari sekaligus diambil keputusan soal dugaan pelanggaran administrasi dalam laporan itu.

Meski begitu, Abdullah menjelaskan, Bawaslu hanya memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.

"Namun, soal keputusan perolehan suara PKS dan NasDem yang dipersoalkan bukan menjadi ranah kami. Hal itu nantinya akan diputuskan pihak KPU atau Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.