Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri saat sidang paripurna kabinet di Istana Negara. PKS menilai, hal itu menunjukan lemahnya kepemimpinan Jokowi dalam menangani krisis Covid-19.

"Arahan Presiden Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal Kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," Kata Juru Bicara PKS Pipin Sopian di Jakarta, Selasa (30/6).

Sebagai Kepala Pemerintahan, seharusnya Jokowi memantau langsung hari demi hari kebijakan menterinya dalam menangani krisis. Bukan justru mengungkapkan rasa kecewanya.

"Ada pepatah dalam manajemen kepemimpinan itu 'you get what you inspect, not what you expect'. Jika Presiden memiliki sense of crisis seharusnya beliau fokus mengawal day by day kinerja menteri-menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19. Bukan malah berkeluh kesah setelah berbulan-bulan diberikan arahan. Jadi naon atuh yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?," tuturnya.

Menurut Ketua Departemen Politik DPP PKS itu, beban masyarakat saat ini semakin tinggi di masa pandemi. Oleh karena itu, masyarakat butuh solusi konkrit dalam penanganan pandemi dan dampaknya.

"Bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah," ucapnya.

Pipin menilai, arahan Jokowi tersebut tergambar rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, sampai menyatakan misalnya dalam belanja kementerian bidang kesehatan, dari Rp75 triliun yang dianggarkan, baru 1,53 persen yang dikeluarkan.

"Kasus seperti ini bukan untuk diungkap ke publik. Selesaikan langsung di internal kabinet. Kalau kerja menterinya enggak beres. Silakan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancam-ngancam reshuffle," ujarnya.

Kualitas pemimpin itu, menurut Pipin, bisa dilihat dari sikapnya terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam menangani krisis.

"Kalau berhasil, pemimpin baik tak lupa memberi apresiasi berbagai pihak yang terlibat dan tidak mengklaimnya sebagai keberhasilannya sendiri. Kalau gagal, dia bertanggungjawab atas kegagalan tersebut, bukan menyalahkan orang lain atau anak buahnya," terangnya.

Dalam situasi krisis seperti ini, kata Pipin, negara butuh seorang pemimpin yang mampu menjadi nahkoda untuk melewati badai. Bukan seorang manajer yang bisa berkeluh kesah. "Jangan terlalu banyak dramaturgi politik," pungkasnya.