PKB: Pilkada tak langsung, demokrasi dibajak elite politik

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak masalah jika opsi pilkada langsung dalam Panja RUU Pilkada didukung oleh minoritas fraksi di DPR. PKB yakin, bahwa pilkada langsung dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi dan mandat rakyat.

"Enggak masalah sementara jadi minoritas karena yang kita usung adalah gagasan untuk menyelamatkan demokrasi dari pembajakan para elite politik," kata Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (5/9).

Dia menjelaskan, pilkada langsung juga untuk mempertahankan kedaulatan rakyat di dalam pemilu. Dia yakin, sekarang minoritas, tapi nanti fraksi-fraksi akan banyak yang mendukung.

"Ini ide baik yang menginginkan rakyat berdaulat dalam arti sebenarnya. Lambat laun gagasan baik semacam ini pasti akan didukung banyak pihak," tegas dia.

Hanif menerangkan, pilkada langsung membedakan era reformasi dengan era orde baru dan rakyat menghendaki demokrasi langsung ini.

"Kalaupun ada efek negatif dari pilkada langsung seperti misalnya politik uang, itu masih bisa dikelola melalui penataan sistem pemilu secara keseluruhan," imbuhnya.

Di sisi lain, Hanif yakin melalui pilkada langsung yakin bakal muncul sosok calon pemimpin alternatif yang mampu membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depan. "Pilkada langsung lebih memberi ruang munculnya kepemimpinan alternatif yang lebih baik," pungkasnya.

Diketahui, RUU Pilkada saat ini sedang digodok oleh panitia kerja di DPR. Ada tiga opsi yang ditawarkan dan menjadi pro dan kontra antar fraksi di DPR.

Opsi pertama, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih langsung seperti sekarang. Dalam opsi ini didukung oleh PDIP, Hanura, PKB dan pemerintah.

Opsi kedua, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan Gerindra.

Opsi ketiga, Gubernur dipilih langsung, namun Bupati, wali kota dipilih DPRD yang hanya didukung oleh DPD. (mdk/bal)