Perludem: Ketiadaan NIK, tak serta merta DPT cacat hukum

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, masih ada 10,4 juta data penduduk yang dianggap bermasalah karena belum mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, DPT merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan pemilu 2014 mendatang.

Menyikapi hal itu Ketua Umum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto mengatakan, penentuan DPT melalui NIK tidak dinilai tidak sinkron dengan kondisi dan akurasi data kependudukan yang ada di lapangan.

"Permasalahan atas ketiadaan NIK pada DPT yang telah ditetapkan KPU tidak serta merta membuat DPT tersebut menjadi cacat hukum," kata Didik dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (6/11).

Didik melanjutkan, data kependudukan yang ada saat ini juga dinilai belum seakurat dengan apa yang diyakini oleh kementerian dalam negeri. Sehingga tidak bisa diperoleh data pasti soal jumlah akurat penduduk Indonesia.

"Fakta adanya 10,4 juta Warga Negara Indonesia tanpa NIK ini membuktikan bahwa memang ada masalah dalam administrasi kependudukan kita," imbuhnya.

Dikatakan Didik, sebagai institusi negara KPU seharusnya bertugas untuk melayani pemilih gunakan hak pilihnya dan memastikan setiap warga negara terdaftar sebagai pemilih. Didik menegaskan, Mestinya sejak awal KPU hanya fokus untuk memastikan terdaftarnya warga negara Indonesia sebagai pemilih dan tidak perlu berurusan dengan masalah NIK.

"Kalau saja data kependudukan yang dimiliki pemerintah mutakhir, akurat, dan sudah menjangkau setiap warga negara Indonesia, masalah yang saat ini dihadapi tentu tak akan terjadi," tandasnya.