Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perludem: Ketiadaan NIK, tak serta merta DPT cacat hukum

Perludem: Ketiadaan NIK, tak serta merta DPT cacat hukum penetapan DPT. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, masih ada 10,4 juta data penduduk yang dianggap bermasalah karena belum mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, DPT merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan pemilu 2014 mendatang.

Menyikapi hal itu Ketua Umum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto mengatakan, penentuan DPT melalui NIK tidak dinilai tidak sinkron dengan kondisi dan akurasi data kependudukan yang ada di lapangan.

"Permasalahan atas ketiadaan NIK pada DPT yang telah ditetapkan KPU tidak serta merta membuat DPT tersebut menjadi cacat hukum," kata Didik dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (6/11).

Didik melanjutkan, data kependudukan yang ada saat ini juga dinilai belum seakurat dengan apa yang diyakini oleh kementerian dalam negeri. Sehingga tidak bisa diperoleh data pasti soal jumlah akurat penduduk Indonesia.

"Fakta adanya 10,4 juta Warga Negara Indonesia tanpa NIK ini membuktikan bahwa memang ada masalah dalam administrasi kependudukan kita," imbuhnya.

Dikatakan Didik, sebagai institusi negara KPU seharusnya bertugas untuk melayani pemilih gunakan hak pilihnya dan memastikan setiap warga negara terdaftar sebagai pemilih. Didik menegaskan, Mestinya sejak awal KPU hanya fokus untuk memastikan terdaftarnya warga negara Indonesia sebagai pemilih dan tidak perlu berurusan dengan masalah NIK.

"Kalau saja data kependudukan yang dimiliki pemerintah mutakhir, akurat, dan sudah menjangkau setiap warga negara Indonesia, masalah yang saat ini dihadapi tentu tak akan terjadi," tandasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Pastikan Penonaktifan NIK Tak Pengaruhi Hak Suara di Pilgub Jakarta
KPU Pastikan Penonaktifan NIK Tak Pengaruhi Hak Suara di Pilgub Jakarta

warga yang merasa dirugikan atas penonaktifan NIK pun bisa mengajukan keberatan.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU

Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan Terhadap KPU
PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan Terhadap KPU

Salah satu yang mesti diperbaiki terkait menghubungkan antara dalil-dalil dengan gugatan yang diajukan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
KPU Akui Terjadi Permasalahan dalam Sirekap
KPU Akui Terjadi Permasalahan dalam Sirekap

KPU sedang fokus dalam memerhatikan dokumen yang diunggah ke dalam Sirekap.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Ada Masalah Etika Saat KPK Memeriksa Hasto PDIP
Pengamat Nilai Ada Masalah Etika Saat KPK Memeriksa Hasto PDIP

Kusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan

Baca Selengkapnya
Beredar Pesan Pemilu 2024 Tidak Menggunakan Undangan Fisik, Begini Penjelasan KPU
Beredar Pesan Pemilu 2024 Tidak Menggunakan Undangan Fisik, Begini Penjelasan KPU

Beredar informasi yang menyebut KPU tidak lagi mengeluarkan undangan fisik, begini penelusurannya

Baca Selengkapnya
Tudingan KPU Lakukan Pelanggaran Tak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pileg 2024 Golkar di Dapil Gorontalo Utara
Tudingan KPU Lakukan Pelanggaran Tak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pileg 2024 Golkar di Dapil Gorontalo Utara

Putusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Baca Selengkapnya
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPU
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPU

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

Baca Selengkapnya