Percepat investigasi kasus PKH, FAM GMNI-Jampi bagi wilayah jadi dua
Merdeka.com - Persoalan dugaan penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi perhatian semua kalangan. Untuk itu, Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) dan Jampi melakukan investigasi secara terpisah.
"Kita membagi wilayah untuk melakukan investigasi kasus PKH di Jatim,” kata Ketua FAM GMNI Jatim, Rangga Bisma Aditya, Jumat (4/5).
FAM GMNI, ujar Rangga melakukan investigasi penyaluran PKH di daerah Mataraman, sedangkan Jampi melakukan investigasi di area Tapal Kuda. Dari investigasi yang berhasil dilakukan FAM GMNI, ada proses indikasi penyaluran PKH yang menyalahi aturan. Diantara wilayah yang disinyalir terjadi kecurangan penyaluran PKH adalah, Tulungagung, Blitar, dan Kediri.
Proses dugaan kecurangannya dilakukan berbeda dengan kasus di Lamongan. Untuk kasus Lamongan, penerima manfaat PKH dikumpulkan dan diberi kartu PKH dalam amplop, kemudian didalam amplop juga terdapat stiker bergambar pasangan calon (Paslon) nomor urut satu, dan disertai anjuran untuk memilih paslon nomor satu.
"Kalau didaerah Mataraman berbeda. Pendamping PKH menggiring penerima manfaat PKH lebih rapi," ujarnya.
Dari beberapa keterangan dalam investigasi, pendamping PKH melakukan ajakan kepada penerima manfaat PKH secara bersama-sama dalam pertemuan. Artinya, dalam pertemuan pendamping PKH melakukan ajakan untuk memilih paslon nomor urut satu. Untuk itu, pembuktian sedikit sulit dibandingkan kasus PKH di Lamongan.
Secara faktual bukti yang berhasil diamankan tim investigasi adalah foto pendamping PKH. Bermacam bentuk foto berhasil diamankan, diantaranya foto pendamping bersama pasangan calon nomor satu, foto pendamping menggunakan latar belakang gambar paslon nomor urut satu, dan foto pendamping dengan mengacungkan jari satu.
"Foto ini menjadi bukti fisik yang sudah kita kumpulkan, tetapi kita masih terus bergerak mencari bukti lainnya," ungkap Rangga.
Temuan bukti saat ini masih terus dikumpukan, pihaknya tidak ingin pelaporan yang dilakukan kandas ditengah jalan. Untuk itu, pihaknya mengumpulkan bukti kuat supaya laporannya nanti tidak sia-sia. “Kalau kuat kan tinggal langsung mudah mengambil keputusan. Bawaslu akan lebih mudah menilainya," jelas dia.
Ketua Jampi Jawa Timur, Abdul Hamid membenarkan kalau pihaknya dengan FAM GMNI telah membagi wilayah melakukan investigasi. Di area Tapal Kuda juga ditemukan bukti foto pendamping yang mengisaratkan mendukung pasangan calon nomor urut satu. Persoalan itu jelas melanggar ketentuan dalam pemilihan umum.
"Pembagian PKH harusnya netral, tetapi inikan ada indikasi mengarah pada paslon nomor urut satu. Foto-foto ini semakin kuat ada dukungan ke arah paslon nomor urut satu," paparnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Panglima TNI belum dapat merinci berapa banyak rumah warga yang terdampak insiden tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaPerintah itu guna mencegah terulangnya tragedi kelam saat Pemilu 2019.
Baca SelengkapnyaPlt Ketum PPP Muhamad Mardiono memaparkan program 17 juta lapangan kerja Ganjar-Mahfud kepada milenial Papua.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaPeristiwa itu bermula saat korban mengaku diklakson berulang kali oleh orang tidak dikenal dan berseragam lengkap TNI di kawasan Fly Over, Pondok Kopi Jaktim.
Baca SelengkapnyaDKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca Selengkapnya