Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP

Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP

Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP

DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puncak, Papua Tengah, praktis tersisa dua orang seiring diberhentikannya Guripa Telenggen oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kondisi ini dinilai akan berdampak terhadap pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di wilayah itu jika tetap dibiarkan.



Diketahui, DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku (KEPP) penyelenggara pemilu.

Putusan Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/XII/2023 itu efekti berlaku sejak dibacakan, 28 Februari 2024.

Koordinator Aliansi Masyarakat Papua Tengah (AMPT), Jefferson Kogoya, pun mendesak Bawaslu RI segera mencari dan menetapkan komisioner pengganti Guripa.

Jika tidak, pengawasan Pilkada Puncak dan Papua Tengah 2024 bakal tidak maksimal.

"Sayangnya, sampai saat ini komisioner Bawaslu Puncak belum utuh. Padahal, pelaksanaan Pilkada 2024 sudah berjalan sejak 26 Januari lalu. Oleh karena itu, kami mendesak Bawaslu RI segera mencari komisioner baru Bawaslu Puncak agar kembali utuh sehingga pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024 dapat maksimal," 

kata Jefferson, Kamis (25/4).

Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP

Jefferson mengingatkan, kerawanan pemilu di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, tergolong tinggi. Maka, Bawaslu RI mestinya menjadikan ini sebagai salah satu pertimbangan agar segera mencari pengganti Guripa.

Jefferson melanjutkan, tahapan rekrutmen petugas ad hoc di tingkat kecamatan dan distrik juga sudah dimulai.

Artinya, perlu kekuatan penuh agar Bawaslu Puncak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Hari ini sudah masuk tahapan rekrutmen petugas ad hoc pilkada di tingkat distrik, tapi personel Bawaslu Puncak tidak lengkap. Ini akan membuat tidak maksimal penyelenggaraan pilkada di Puncak," tegasnya.


Apalagi, ungkapnya, adanya masalah dugaan pelanggaran etik KPU Puncak yang memecat seluruh petugas Panitia Penyelenggara Pemilu Distrik (PPD) dan berimbas pada pelaporan komisioner KPU Puncak kepada DKPP.

"Jadi, pantas saja ada kejadian pemecatan PPD ini tanpa prosedur yang benar. Sebab, peran pengawas Bawaslunya tidak maksimal," ucap Jefferson.

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Bisa Buktikan Pelanggaran, MK Kandaskan Gugatan Pileg DPR di Dapil Papua Tengah
Gerindra Tak Bisa Buktikan Pelanggaran, MK Kandaskan Gugatan Pileg DPR di Dapil Papua Tengah

MK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu

Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut

Baca Selengkapnya
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Gugatan PDIP soal Dugaan Penggelembungan Suara PAN di Dapil Asmat I Ditolak MK
Gugatan PDIP soal Dugaan Penggelembungan Suara PAN di Dapil Asmat I Ditolak MK

MK menolak permohonan untuk seluruhnya terkait perkara PHPU pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan.

Baca Selengkapnya