Pemerintah Masih Sempurnakan DIM RUU TPKS, Surpres Belum Diterima DPR
Merdeka.com - Pemerintah masih melakukan koreksi terhadap daftar Inventarisasi masalah (DIM) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sebabnya hingga hari ini DPR belum menerima surat presiden untuk membahas RUU TPKS.
"Saya dapat info belum masuk karena masih ada yang dikoreksi," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2).
Pemerintah rencananya rencananya akan mengirimkan surat presiden pada pekan ini. Namun batal karena DIM RUU TPKS masih disempurnakan.
"Tidaknya mereka mau kirim tapi mungkin masih belum sempurna dan disempurnakan dulu," ujarnya.
Ketua Harian Partai Gerindra ini berharap di pemerintah segera mengirim ke DPR supaya RUU TPKS dapat segera dibahas. Dia berharap pemerintah bisa mengirim DIM RUU TPKS sebelum DPR memasuki masa reses.
"Sebenarnya kita kan ini perhitungan tanggal kan sebentar lagi DPR reses, sehingga saya pikir pemerintah kalau memang perlu menyempurnakan ya sempurnakan aja dulu sebelum reses," tutup Dasco.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki juga memastikan acara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus akan digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaMerujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Baca SelengkapnyaGanjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.
Baca SelengkapnyaJalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca Selengkapnya