PDIP minta kasus PKH Lamongan dituntaskan hingga akarnya

Merdeka.com - Penggunaan Program Keluarga Harapan (PKH) Lamongan sudah memasuki babak baru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur meminta supaya kasus tersebut diselesaikan sampai akarnya.

"Inikan diduga dilakukan secara terencana, makanya harus diselesaikan hingga tuntas,” kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno kepada Merdek.com, Jumat (3/5).

Untari mengatakan, indikasi proses pembagian dilakuan secara terencana terlihat dari proses pembagian. Ada pembagian kelompok-kelompok sebanyak 200 orang, kemudian baru dibagikan melalu amplop yang terdapat kartu PKH dan stiker pasangan nomor urut satu. Keberadaan data ini tidak direkayasa, tetapi benar-benar faktual yang ditemukan dilapangan dalam praktek pembagian PKH.

Sebenarnya, dalam ketentuan sudah snagat jelas kalau penggunaan uang negara tidak diperbolehkan untuk kepentingan kampanye. Untuk itu, penggunaan dana PKH ini jelas melanggar apa yang telah ditentukan. “Jangankan uang negara, fasilitas negara saja tidak diperbolehkan. Lha ini kok pakai dana PKH, jelas dilarang,” tegasnya.

Larangan lain dalam kampanye adalah penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan gedung negara. Untuk itu, perlu namanya kesadaran pasangan calon dan tim pemenangan supaya tidak melanggar aturan yang sudah ada. Hal ini bertujuan supaya terjadi proses demokrasi yang hakiki.

Saat ini, ungkap Untari, PDIP Jawa Timur terus bergerak untuk mengetahui kecurangan-kecurangan dalam proses kampanye. PDIP yakin kecurangan bukan hanya di Lamongan, dengan melihat fakta lapangan banyak daerah-daerah yang terjadi penyimpangan penyaluran PKH.

"Ada beberapa daerah yang juga melakukan pelanggaran dalam penyaluran PKH, kita sedang melacak daerah-daerah secara pasti," aku dia.

Untari mengaku pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti berupa foto yang dilakukan saat pembagian PKH. Foto ini mencerminkan ada pelanggaran di daerah-daerah dengan cara yang sama. Namun proses pemberian bebeda, bahkan ada tim pendamping PKH yang sengaja ikut berfoto dan seolah-olah menegaskan sebagai tim pemenangan.

"Kita ada bukti foto-fotonya, tinggal kita memperkuatnya. PKH ini diduga dilakukan penyimpangan di seluruh daerah," jelasnya.

Untuk menimbulkan rasa jera, Untari meminta supaya kasus PKH Lamongan ini segera dituntaskan pada unsur pidana. Karena dari rekomendasi Panwaslu Lamongan sudah sangat jelas ada unsur pidana yang masuk. "Iya unsur pidana ada, makanya harus diselesaikan dan diusut sampai tuntas," tegas dia.