Merdeka.com - PDIP keberatan dengan status Yusril Ihza Mahendra yang masih sebagai pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal di sisi lainnya, Yusril telah menjadi penasihat hukum Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari meminta Yusril mundur dari tim kuasa hukum HTI. Sebab, status Yusril yang berada di pihak Jokowi-Ma'ruf akan kontradiktif dengan jabatan tersebut.

"Dalam konteks ini saya memohon kepada Pak Yusril mundur dari pengacara HTI karena menurut saya kontradiktif, karena satu membela pasangan Jokowi-Ma'ruf yang sangat pro Pancasila," kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11).

Menurutnya, tim Jokowi-Ma'ruf selalu mengedepankan Pancasila. Sehingga kontradiktif jika Ketua Umum PBB ini masih menjadi kuasa hukum HTI.

"Sementara beliau juga pengacara HTI yang kontradiktif dengan itu karena tidak mau Pancasila dan punya konstitusi sendiri dan seterusnya, biar pas aja. Saya mendukung dan akan lebih sempurna beliau tidak dalam posisi yang kontradiktif," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Yusril menegaskan, sebagai pengacara HTI, dirinya baru saja mengajukan proses kasasi pada 19 Oktober 2018 lalu.

"Masih, kita enggak ada sedikitpun kurang dan kami sudah mengajukan kasasi 19 Oktober yang kemarin," kata Yusril kepada merdeka.com, Selasa (6/11).

Yusril melihat tak masalah dirinya sebagai profesional. Di satu sisi menjadi pengacara HTI, satu sisi menjadi penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf.

"Dan kita melakukan pembelaan ini kan dari segi hukum dan enggak jadi masalah pekerjaan saya masih seperti itu sebagai lawyernya membela HTI," ucap Yusril.