Merdeka.com - Hajatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memasuki babak baru. Ajang pemilihan orang nomor satu di ibu kota Jakarta bakal digelar dua putaran. Ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang bakal bertarung di babak selanjutnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

Partai politik pengusung dan pendukung dua pasangan calon (paslon) ini merapatkan barisan, meracik strategi untuk memenangkan jagoannya. Lobi-lobi petinggi partai juga dilakukan untuk menambah kekuatan. Namun tetap saja ada kader partai, politisi yang membelot dan membangkang. Akibatnya membuat petinggi partai geram. Sanksi hingga ancaman pemecatan pun menjadi konsekuensi yang harus dihadapi para pembelot.

Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung sudah siap dengan konsekuensi itu. Akhir pekan lalu dia mengatasnamakan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan cagub-cawagub Anies-Sandiaga. DPW PPP mendukung Anies-Sandi karena PPP adalah partai yang berazaskan Islam, sehingga mendukung pasangan calon yang beragama Islam.

"Alasan yang paling mendasar adalah partai PPP adalah berazas Islam," ungkap Lulung dalam konferensi pers di kantor DPW PPP, Minggu, (12/03).

Menurut dia, dukungan ini hasil musyawarah kerja wilayah. Dalam musyawarah itu Lulung memutuskan memberikan dukungannya ke Anies-Sandi. "Tidak mendukung Anies-Sandi sama saja kami mengkhianati dan tidak menghormati apa yang sudah diberikan amal itu kepada kami," imbuh Lulung.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz geram dengan Lulung yang tak patuh perintah partai. PPP kubu Djan Faridz sejak awal memberikan dukungan politik untuk pasangan petahana Ahok-Djarot. Djan langsung memecat Haji Lulung dari keanggotaan sebagai kader PPP. Alasannya jelas, Lulung selalu berseberangan sejak putaran pertama Pilkada DKI 2017.

"Mulai hari ini DPP secara resmi memecat haji Lulung berserta rombongannya di DPRD DKI," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (13/3).

Lulung sudah diberikan surat peringatan sampai tiga kali. Yang membuat langkah tegas harus diambil Djan, Lulung menggelar deklarasi terbuka menyatakan dukungan pada pasangan calon Anies-Sandiaga.

"Haji Lulung sudah kami beri surat peringatan 1,2, dan 3 sebelumnya. Puncaknya dia mendeklarasikan dukungan pasangan cagub lain yang berbeda dari keputusan DPP, yakni dukung Ahok- Djarot," tegasnya.

Lulung mengatakan, pemecatan tersebut sebenarnya sudah lama diprediksinya. Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku telah meminta berulang kali agar dirinya dikeluarkan dari partai berlambang Kabah tersebut.

"Kalau dipecat kalau saya sudah lama minta dipecat (dari PPP kubu Djan Faridz). Sudah lama dipecat oleh Romi, sudah lama minta dipecat sama Djan Faridz. Djan Faridz bilang sudah jangan deh nanti aja. Nanti nunggu saya ke yang lain," kata Lulung.

Diakuinya, sejak awal tidak bisa sejalan dengan keputusan partai untuk mendukung Ahok-Djarot. Keputusan berbeda pendapat itu karena Lulung mendapatkan dukungan dari masyarakat. "Saya tidak bisa mengikuti keputusan partai dan saya bilang, saya menghormati keputusan partai itu. Kalau saya tidak menjalankan keputusan partai, karena saya membela umat di Jakarta. Karena ada umat suaranya hampir satu juta memilih PPP, makanya PPP pada tahun 2014 itu mendapat suara 10 kursi DPRD DKI dan tiga DPR RI. Salah saya ngebela umat? Orang umat bela kita masa kita enggak konsisten bela umat," tegasnya.

Lulung hanya salah satu dari kisah para politisi pembelot di Pilgub DKI. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto juga salah satu tokoh yang membelot dari sikap politik partainya. Di saat partainya berjuang memenangkan pasangan Ahok-Djarot, Titiek Soeharto justru mendukung pasangan Anies-Sandiaga. Dia tidak merasa bersalah dan melanggar aturan partai. Dukungan untuk Anies-Sandiaga murni inisiatif pribadi tanpa membawa atribut partai.

"Saya rasa tidak ada yang salah apalagi melanggar, saya pribadi mendukung pasangan yang menurut agama saya baik. Lagi pula saya enggak mengajak kader lain dan saya enggak pakai atribut partai," kata Titiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3).

Titiek menyamakan sikap politiknya itu seperti pengalaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Saat Agung berbeda sikap dengan keputusan partai soal calon presiden, tidak ada yang mempermasalahkan.

"Sebagai contoh dulu juga Pak Agung Laksono beliau sebagai Waketum ketika Partai Golkar dalam memutuskan calon presiden dua, beliau pilih nomor satu, karena itu hati beliau di sana enggak apa-apalah. Kok sekarang saya dipermasalahkan," tegasnya.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono bersuara. Kader yang melakukan tindakan indisipliner harus diberikan sanksi. Namun, dewan pakar tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Titiek. Pemberian sanksi kepada kader indisipliner merupakan wewenang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. "Siapa yang berhak memberikan sanksi? Adalah DPP. Bukan dewan pakar. Sanksi itu bisa ringan, sedang, dan berat," tegas Agung.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada Titiek Soeharto. Sanksinya sesuai AD/ART partai. DPP Partai Golkar akan menyerahkan mekanisme pemberian sanksi Titiek kepada Ketua Mahkamah Partai Kahar Muzakir dan Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar, Freddy Latumahina.

"Ya tentu kita serahkan pada kepartaian saudara Kahar Muzakir dan saudara Freddy untuk menindaklanjuti," kata Novanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/2).

Tidak hanya Lulung dan Titiek Soeharto, ada dua nama politisi kawakan yang juga berani menentang sikap partainya. Dua nama Partai Demokrat ini tentu sudah tidak asing di telinga. Adalah Ruhut Sitompul dan Haryono Isman yang berseberangan dengan sikap politik partai. Sejak awal gelaran Pilgub DKI, keduanya mendukung Ahok-Djarot. Padahal langkah SBY dan Demokrat mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Dalam ramalan Ruhut, Ahok bakal kembali memimpin Jakarta untuk lima tahun ke depan. Ruhut mengaku sudah sejak lama ramalannya ini tepat. Dia mengklaim dahulu pernah memprediksi Soeharto hingga Jokowi menjadi presiden, dan ramalannya selalu tepat.

"Saya kalau meramal tidak pernah salah, dulu ramalan presiden ke depan tepat semua. Buktinya saya sudah sejak lama meramal Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi akan menang. Ahok tentu akan menang juga," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/9).

"Siapa pun tidak ada yang bisa lawan Ahok, bukan hanya kader kami. Saya timses Ahok, itu sikap saya secara pribadi. Dulu Pilpres Demokrat dukung Prabowo, saya dukung Jokowi," beber Ruhut.

Ruhut pun selalu berada di garda terdepan dan membela mati-matian Ahok. Termasuk saat Ahok digoyang kasus dugaan penistaan agama. Dia menilai, lawan politik Ahok selalu mencoba menjatuhkan karena ketakutan. Bahkan Ruhut mulai berani menyindir SBY. Ruhut menegaskan SBY yang menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat ini tidak bisa mengintervensi proses hukum atas kasus yang menjerat Ahok. Apalagi, dia meyakini Ahok bakal memenangi persaingan di Pilgub DKI.

"Sekarang dia (SBY) mau intervensi apa? Presiden sekarang Jokowi kan bukan dia kan? Enggak, enggak, enggak, aku egp (emang gue pikirin), Ahok pasti menang," katanya.

Ruhut tidak sendiri. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, juga memutuskan mendukung Ahok-Djarot. Dia menilai, dari ketiga pasangan yang akan bertarung di Pilgub 2017, hanya Ahok - Djarot lah yang menurutnya sudah siap. Pasangan lain terkesan dipilih secara mendadak, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung oleh Partai Demokrat.

"Rakyat DKI butuh kepemimpinan model Ahok. Yang saya lihat secara konkret beliau tidak hanya melayani dengan hati, tapi beliau membangun sistem pelayanan yang hebat sehingga berpeluang besar memberantas korupsi dan menghargai kerja keras birokrasi DKI Jakarta," ujarnya dalam jumpa pers di Posko Muda Mudi Ahok, Gedung Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9).

Petinggi Demokrat bereaksi. Nasib keduanya di Partai Demokrat kini tinggal menunggu sang ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca Pandjaitan menandatangani keputusan tersebut. Nasib keduanya di Demokrat berada di ujung pena SBY. Selain melanggar kode etik dalam AD/ART Partai Demokrat, pertimbangan lain pemecatan Ruhut dan Hayono karena juga melanggar Fakta Integritas setiap kader Demokrat. Salah satu yang menjadi latarbelakang pemecatan terhadap keduanya yakni perbedaan sikap dan dukungan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Iya itu salah satunya (karena dukung Ahok- Djarot) Karena bertentangan dengan kebijakan-kebijakan daripada Partai Demokrat," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Denny Kailimang.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat juga telah menjatuhkan sanksi berat terhadap Ruhut. Sanksi berat dijatuhkan setelah Ruhut tak patuh perintah partai. "Sanksi berat ini berakibat buruk bagi Pak Ruhut. Sanksi berat bisa saja pemecatan dan bisa juga pencabutan dari anggota DPR," jelasnya.

Ruhut Sitompul seolah tak peduli dengan itu. Tak menunggu dipecat, Ruhut justru menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR dari Demokrat pada Kamis (10/11/16). Ruhut mengatakan, surat pengunduran akan ditujukan kepada sejumlah pihak, di antaranya Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Ade Komarudin hingga Ketua MPR Zulkifli Hasan serta Presiden Joko Widodo.

"Ya, tanggal 10. Udah, udah dibikin suratnya. Sampaikan dong kepada semua yang berkaitan dengan aku. Kepada Ketum partai, Ketua fraksi, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua fraksi MPR, sudah itu kepada Presiden," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (10/11).

Dia mengaku belum mengetahui respon dari SBY terkait pengundurannya sebagai anggota dewan. "Ya aku enggak tahu, kan aku sudah bilang aku mundur. Enggak tahu prosesnya kalau dia nggak setuju, memang kalau menurut MD3 harus ada surat dari dia kepada apa. Ya sabar, kita tunggu saja," ucapnya.