NasDem Sebut Semua Parpol Dukung Kepala Daerah Tak Bersengketa Dilantik Serentak 6 Februari 2025

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Ujang Bey menegaskan, seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah sepakat mendukung pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa serentak pada 6 Februari 2025. 

Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak terkait lainnya, guna memastikan stabilitas politik dan ekonomi di daerah.

Ujang Bey menjelaskan, ada sekitar 200 lebih calon kepala daerah yang tak bersengketa di MK terkait hasil Pilkada 2024. Oleh karena itu pelantikan tetap harus dilakukan tepat waktu. 

"Sementara pemerintahan harus tetap jalan, dan stabilitas politik serta ekonomi di daerah harus terjaga, apalagi di tahun anggaran baru yang memerlukan keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah," ujar Ujang Bey, Jumat (24/1).

Lebih lanjut, Ujang Bey menyebut, pelantikan serentak ini akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara ,meskipun ada kebingungannya mengenai lokasi pasti. 

"Ibu Kota Negara tetap di Jakarta karena belum ada keputusan terkait pembinaan Ibu Kota. Pelantikan nanti mungkin akan dilakukan di Istana Negara atau tempat lain yang disepakati Presiden," bebernya. 

Payung Hukum

Terkait payung hukum, Ujang Bey menekankan, pelantikan ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Meski, belum ada pembahasan mengenai perubahan Peraturan Presiden (Perpres), dia memastikan bahwa opsi pelantikan pada 6 Februari 2025 sudah disepakati bersama oleh seluruh koalisi partai. 

"Secara politik, koalisi sudah sepakat, semua fraksi mendukung pelantikan ini," tambahnya.

Dengan kesepakatan tersebut, Ujang Bey berharap pelantikan kepala daerah pada 6 Februari 2025 dapat meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah dan mempercepat realisasi program-program pemerintah.

"Yang dibutuhkan masyarakat, seperti bantuan sosial dan program ekonomi lainnya," tandas Ujang Bey.