MKD ancam copot jabatan Fadli Zon dan Setya dari pimpinan DPR
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terancam dicopot dari posisinya. Pasalnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) geram lantaran keduanya kerap mangkir ketika dipanggil.
"Jika tidak hadir terus akan ada pengambilan keputusan secara in absentia. Sanksi tegas dilakukan pencopotan, sanksi ringan pun sudah bisa dilakukan pencopotan," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang sebelum mengikuti rapat internal MKD, di Gedung DPR, Senin (19/10).
Menurut Junimart, pemanggilan Fadli dan Setya sebenarnya hanya untuk klarifikasi dalam agenda DPR sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan menghadiri kampanye Donald Trump. Pihaknya pun heran keduanya terus menghindari pemanggilan dari MKD.
"Kita hanya mau klarifikasi terkait pertemuan Donald Trump apakah sudah diagendakan apa belum dan jadwal kepergiannya itu saja yang kita minta klarifikasi," ujarnya.
Seperti diketahui, para pimpinan DPR lagi-lagi tidak menanggapi surat panggilan MKD. Bahkan, Fadli malah memilih Sidang 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Jenewa, Swiss.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaKantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keputusan Mahfud cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaFirli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca Selengkapnya