Merdeka.com - Pertemuan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang spekulasi. Golkar dianggap kemungkinan bisa 'kabur' dari koalisi Jokowi jika tak mendapatkan jatah calon wakil presiden.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, pertemuan Airlangga dan SBY semacam gimmick jelang pendaftaran capres dan cawapres di KPU pada awal Agustus nanti. Dia melihat, ada ketidaknyamanan Golkar di dalam koalisi Jokowi.

Namun dia tak yakin, pertemuan Airlangga dan SBY untuk membawa Golkar balik badan keluar dari koalisi Jokowi.

Adi menyebut, Golkar parpol pendukung yang loyal dan hampir tak pernah bermanuver dalam koalisi pendukung Jokowi. Karakter Airlangga yang memimpin Golkar dianggap selalu mengikuti kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Golkar itu loyal tanpa batas, Airlangga selalu manut selama ini. Ya kan aneh kalau cuma ketemu SBY buat ajak gabung. Kenapa bukan dari dulu, baru sekarang?" kata Adi kepada wartawan, Rabu (11/7).

Kemudian, ia membaca ada kesan Golkar juga ingin memperlihatkan percaya diri kepada PDIP mendukung Jokowi maju capres dengan parpol lain. Artinya, dengan suara elektoral yang dimiliki, Golkar bisa membentuk poros koalisi di pilpres karena cukup menambah tiket tambahan dari parpol seperti Demokrat atau PKB.

airlangga hartarto ©2018 Merdeka.com/istimewa

"Kesan Golkar pede dukung itu bisa sekali dilihat. Ingat Golkar itu nomor dua setelah PDIP di Senayan. Golkar punya investasi kuat," sebut Adi.

Airlangga pun telah menegaskan loyalitasnya kepada Jokowi. Menurut dia, pertemuan dengan SBY hanya sebatas silaturahmi.

"Spekulasi silaturahmi antar pimpinan partai itu suatu hal yang biasa, karena kita kan antar pimpinan partai suasana cair dan kemudian posisi Partai Golkar itu sudah final. Sudah diputus dalam rapimnas dan munas dan bahkan Partai Golkar yang paling awal mendukung Pak Jokowi," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).

Airlangga menjelaskan, pertemuan dengan partai yang belum menentukan arah pilihan di Pilpres sangatlah penting. Komunikasi itu, kata dia, dibangun untuk menghindari salah paham dan juga memperbesar koalisi.

"Ada yang masih memperhitungkan untuk berkoalisi dengan Pak Presiden nah tentu komunikasi itu dibangun agar nanti tidak terjadi miss interpretasi atau miss komunikasi," ungkapnya.

"Antara koalisi pendukung presiden dan tentu bagi koalisi partai pendukung presiden lebih banyak lebih baik di dalam politik lebih banyak lebih baik," lanjutnya.

Hasilnya, lanjut Airlangga, Partai Demokrat masih membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Tentu beliau menjanjikan juga. Masih terbuka opsi bergabung ada opsi lain juga yang dipersiapkan. Jadi masih terbuka," ujarnya.