Ma'ruf soal Prabowo Minta Ditetapkan MK Jadi Presiden: Namanya Juga Minta
Merdeka.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin tidak memusingkan tuntutan kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Bunyi tuntutan tersebut agar pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin didiskualifikasi dan menetapkan paslon 02 sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.
Ma'ruf mengatakan, Mahkamah Konstitusi akan mengkaji tuntutan tersebut. "Nanti kan diperiksa oleh MK, dilihat, benar tidak tuntutannya itu. Itu kalau berpekara begitu. Kalau minta sih boleh saja, namanya minta," ujar Ma'ruf di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/5).
Ma'ruf menyebut Prabowo-Sandi berhak untuk mengajukan tuntutan ke MK. Namun, dia mengingatkan apakah tuntutan diterima atau tidak tergantung keputusan MK.
Di sisi lain, Ma'ruf mendukung sikap Prabowo-Sandi yang akhirnya memasukkan gugatan sengketa Pilpres 2019 kr Mahkamah Konstitusi. Menurutnya itu sikap yang tepat dilakukan. Karena kalau keberatan dengan hasil Pemilu bisa disampaikan melalui MK.
Berita terbaru Prabowo Subianto selengkapnya di Liputan6.com
"Karena itu yang diberi otoritas kewenangan oleh undang-undang. Jadi itu jalur yang benar, jalur yang konstitusional," ujarnya.
Diberitakan, Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno telah melayangkan permohonan perselisihan hasil rekapitulasi Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum tersebut diketuai Bambang Widjojanto.
Dalam surat permohonannya, petitum atau tuntutan Tim Hukum BPN kepada Majelis Hakim Konstitusi sebanyak tujuh poin. Berikut ini daftar tuntutan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi sebagai Pemohon dengan KPU sebagai Termohon:
1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019;
5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024, atau;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaGanjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Ganjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin Gantikan Jokowi di Kursi Presiden Jika Pemakzulan Terjadi
Ada sejumlah alasan yang membuat isu pemakzulan terhadap Jokowi kembali mencuat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara Respons Isu Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam
Mahfud yang juga berstatus Cawapres, mendadak mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaReaksi Ketua TPN soal Mahfud Mundur dari Menko Polhukam
Mundurnya Mahfud dari kursi kabinet Presiden Jokowi dinilai sangat penting untuk Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Mahfud Serahkan Surat Pengunduran Diri Sore Ini: Itu Hak
Jokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya