Merdeka.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir menganalisa bahwa intoleransi politik di Indonesia semakin menguat. Hal itu berdasarkan survei yang dibuat LIPI pada 4 Desember terhadap 1800 responden di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertema Quo Vadis Demokrasi: Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas di markas Para Syndicate, Jl Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/12).

"Salah satu poin yang bisa sampaikan bahwa kami menemukan fakta bahwa ada gejala sangat kuat meningkatnya intoleransi politik. Meskipun pada level sosial memang ada toleransi," kata Mudzakkir.

Dia menyebut, penerimaan masyarakat terhadap kelompok yang berbeda dalam lingkungan sosial masih sangat toleran. Namun, ukuran penerimaan dalam perbedaan politik sangat intoleran dan faktor agama menjadi acuan masyarakat untuk melabuhkan pilihan politik.

"57,88 persen responden mengatakan bahwa kami hanya akan memilh pemimpin seagama. Ini mulai dari level RT sampai presiden. Jadi kita simulasikan karena kerja atau tapi bukan, tapi karena agama. Agama memberikan jadi faktor kenapa, seseorang memilih pemimpinya," tuturnya.

Implikasi dari hal tersebut menjadi sangat luas. Dia mengatakan, alasan orang hanya memilih pemimpin berdasarkan agama bakal berimbas pada mencegah seseorang supaya tidak memilih pilihan yang berbeda agama.

"Di DKI Jakarta misalkan, kenapa orang menolak seseorang berbeda pilihan politik adalah dampak dari itu. Jadi bukan sekadar secara fasih mereka memilih secara agama tadi juga secara aktif mereka mencegah orang lain memilih pemimpin yang berbeda agama. Jadi itu masalahnya," ujarnya.

Dia menambahkan, dari berbagai macam data yang LIPI kumpulkan, muncul tiga faktor penyebab intoleransi sangat tinggi. Pertama, karena muncul tingginya rasa terancam terhadap agama lain yang menyebabkan dis-trust.

"Dari data kami menunjukan bahwa 18,4 persen responden itu bahwa agama lain itu mendominasi di depan publik," ucapnya.

Kedua, tingginya fanatisme keagamaan yang berbanding terbalik dengan sekularitas. LIPI menemukan data bahwa meskipun 95,6 persen setuju dengan pancasila tapi 49,5 persen setuju dengan perda syariah.

"Berarti tampaknya ada arus yang menghadirkan sebuah pandangan Pancasila sariah atau NKRI bersyariah, oleh leluhurnya pancasila mereka sepakat tapi diimplimentasikan dalam kehidupan publik mereka setuju dengan perda syariah," tuturnya.

Ketiga, lanjut Mudzakkir, intoleransi menjadi sangat tinggi karena dampak sosial. Dia mengatakan, media sosial terbukti membuat fanatisme keyakinan dan menciptakan perasaan terancam. Dia mencontohkan soal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Dari sekian responden mengatakan bahwa 54,1 persen mengatakan bahwa pernah mendengar kebiadaban PKI. dan dari sekian banyak itu 42, sekian persen setuju dengan isu tersebut. Jadi ada 5 dari orang Indonesia pernah dengar PKI dan 42 persen, percaya bahwa PKI bangkit lagi dan mereka mendapatkan itu semua dari media sosial," paparnya.