La Ode: Bodoh pilkada dilakukan lewat DPRD
Merdeka.com - Wakil Ketua DPD La Ode Ida tidak sependapat dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan tidak langsung, atau dipilih melalui DPRD. Menurut dia, sistem tersebut menunjukkan kebuntuan berpikir para penyelenggara negara.
"Subyektifnya menunjukkan kebuntuan berpikir bagi kalangan penyelenggara negara, karena banyak pemikiran progresif yang dapat dilakukan. Bodoh pemilihan dilakukan lewat DPRD," kata La Ode di sela diskusi 'Pemilukada dan Demokratisasi' di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/4).
Selain itu, La Ode menilai Pilkada tidak langsung tidak membawa semangat demokrasi. Seperti penghapusan kebebasan rakyat menentukan pemimpin secara langsung.
"Yang mengarahkan (untuk jadi kepala daerah) para elite politik, bagaimana bisa demokratis?" Kata La Ode.
Untuk itu, dia menentang pelaksanaan pilkada tidak langsung. Seharusnya, para pihak terkait, merumuskan lagi aturan supaya pelaksanaan pilkada tetap langsung.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III Bidang Hukum DPR, Indra. Menurut politikus PKS tersebut, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan pilkada langsung.
"Pelaksanaan pilkada langsung melahirkan pemimpin-pemimpin yang bagus," kata Indra di lokasi sama.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaUsai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca SelengkapnyaEri Cahyadi mengatakan, langkah ini merupakan ikhtiar untuk bergotong royong menuntaskan sejumlah program pembangunan di Kota Pahlawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin juga mengajak seluruh cakada untuk menjadikan pilkada sebagai momentum mewujudkan perbaikan dan perubahan di setiap lini.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca Selengkapnya