Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

La Ode: Bodoh pilkada dilakukan lewat DPRD

La Ode: Bodoh pilkada dilakukan lewat DPRD Ilistrasi Pilkada. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Wakil Ketua DPD La Ode Ida tidak sependapat dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan tidak langsung, atau dipilih melalui DPRD. Menurut dia, sistem tersebut menunjukkan kebuntuan berpikir para penyelenggara negara.

"Subyektifnya menunjukkan kebuntuan berpikir bagi kalangan penyelenggara negara, karena banyak pemikiran progresif yang dapat dilakukan. Bodoh pemilihan dilakukan lewat DPRD," kata La Ode di sela diskusi 'Pemilukada dan Demokratisasi' di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/4).

Selain itu, La Ode menilai Pilkada tidak langsung tidak membawa semangat demokrasi. Seperti penghapusan kebebasan rakyat menentukan pemimpin secara langsung.

"Yang mengarahkan (untuk jadi kepala daerah) para elite politik, bagaimana bisa demokratis?" Kata La Ode.

Untuk itu, dia menentang pelaksanaan pilkada tidak langsung. Seharusnya, para pihak terkait, merumuskan lagi aturan supaya pelaksanaan pilkada tetap langsung.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III Bidang Hukum DPR, Indra. Menurut politikus PKS tersebut, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan pilkada langsung.

"Pelaksanaan pilkada langsung melahirkan pemimpin-pemimpin yang bagus," kata Indra di lokasi sama.

(mdk/mtf)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Mengintip Besaran Anggaran Pilkada Bali 2024, Dipakai buat Apa Saja?
Mengintip Besaran Anggaran Pilkada Bali 2024, Dipakai buat Apa Saja?

Usai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.

Baca Selengkapnya
Daftar Pilkada Surabaya dari PDIP, Eri Cahyadi Pastikan Rangkul Semua Partai
Daftar Pilkada Surabaya dari PDIP, Eri Cahyadi Pastikan Rangkul Semua Partai

Eri Cahyadi mengatakan, langkah ini merupakan ikhtiar untuk bergotong royong menuntaskan sejumlah program pembangunan di Kota Pahlawan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pesan Cak Imin untuk Calon Kepala Daerah PKB: Niatkan Maju Pilkada untuk Majukan Daerah
Pesan Cak Imin untuk Calon Kepala Daerah PKB: Niatkan Maju Pilkada untuk Majukan Daerah

Cak Imin juga mengajak seluruh cakada untuk menjadikan pilkada sebagai momentum mewujudkan perbaikan dan perubahan di setiap lini.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya