Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

La Nyalla: Kami Ingin Bangun Daerah, Permasalahan Daerah Dibawa ke Nasional

La Nyalla: Kami Ingin Bangun Daerah, Permasalahan Daerah Dibawa ke Nasional Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengatakan pihaknya ingin memaksimalkan lembaganya dalam membangun daerah. Saat ini sudah dipersiapkan beberapa langkah yang sudah dan akan dijalankan.

"Saya ingin memastikan DPD dapat bekerja sama dengan lembaga tinggi negara, terutama dengan Presiden. Kami ingin bangun daerah, permasalahan daerah dibawa ke nasional (untuk diselesaikan) bukan masalah nasional dibawa ke daerah," kata La Nyalla dikutip dari Antara, Rabu (16/10).

Dia mengatakan saat ini DPD sudah berkoordinasi dengan Forum Staf Ahli Kepala Daerah dan telah membentuk Forum Anggota DPD yang Mantan Kepala Daerah. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan masukan bagaimana membesarkan DPD di daerah.

Senator asal Jawa Timur itu menilai permasalahan di daerah sangat kompleks misalnya soal ekonomi dan sumber daya manusia yang harus mendapatkan perhatian pemerintah untuk diselesaikan.

"Anggota DPD RI harus bagaimana caranya angkat daerahnya agar bisa maju. Kalau daerah maju maka Indonesia maju seperti yang disampaikan Presiden Jokowi sehingga kami ingin bersinergi agar ada pembangunan dari Sabang sampai Merauke," ujarnya.

La Nyalla menegaskan bahwa DPD RI akan mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Menurut dia, DPD RI siap menyosialisasikan program pemerintah tersebut kepada masyarakat agar ada percepatan pembangunan SDM.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Deretan Kepala Daerah 'Resign' Demi Nyaleg di Pemilu 2024
Deretan Kepala Daerah 'Resign' Demi Nyaleg di Pemilu 2024

Kepala daerah berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP

DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Ketua MA Ingatkan Warga Peradilan Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Ketua MA Ingatkan Warga Peradilan Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Syarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.

Baca Selengkapnya