Merdeka.com - KPU Jabar memastikan, pengurus partai politik di Jawa Barat tidak mendaftarkan calon anggota legislatif untuk DPRD Jawa Barat berstatus mantan napi korupsi.

"Berdasarkan verifikasi (Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bacaleg), tidak ada yang tersangkut kasus korupsi," kata Komisioner KPU Jabar Divisi Teknis Endun Abdul Haq.

Hasil verifikasi tidak bisa diubah kecuali tiga alasan. Bacaleg meninggal dunia, adanya tanggapan masyarakat yang terbukti kebenarannya, dan yang mengundurkan diri.

Selanjutnya, sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, agenda ke depan KPU Jabar adalah penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada 8-12 Agustus.

Pengumuman DCS dan persentase keterwakilan perempuan dilakukan pada 12-14 Agustus, masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS pada 12-21 Agustus. Tahap selanjutnya adalah permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS pada 22-28 Agustus, penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU 29-31 Agustus, pemberitahuan pengganti DCS 1-3 September, hingga pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) 21 sampai dengan 23 September 2018.

Hasil verifikasi perbaikan tersebut selanjutnya diserahkan kepada narahubung parpol, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya,-PKS, Perindo, PPP,PSI, PAN, Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.

Pelaksanaan Pemilu Presiden 2019 di Jawa Barat diharapkan bisa kondusif seperti pada Pilgub 27 Juni lalu.

"Tidak ada peluru ditembakkan, tidak ada kaca pecah, dan tidak ada asap pekat mengepul, karena prosesnya berjalan tertib dan tanpa pertikaian," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan usai Sosialisasi Pemilihan Umum 2019 dalam rangka pemutakhiran data pemilih Pilpres 2019, di Jalan Dago, Kota Bandung, Minggu (12/8).