Komisi II nilai Bawaslu kurang maksimal awasi politik uang

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyarankan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyosialisasikan kampanye anti-politik uang dalam Pilkada Serentak 2017. Lukman menilai Bawaslu kurang maksimal dalam mengawasi maraknya politik uang di masyarakat.

"Kalau mau dalam waktu sepekan ini, Bawaslu membuat kesepakatan bersama Kepolisian dan Kejaksaan terkait anti-politik uang, bukan masyarakat yang dikampanyekan," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

Menurutnya, Bawaslu belum mampu mengadili politik uang meskipun telah diberikan kewenangan tambahan. Selama ini Bawaslu hanya menunggu laporan masyarakat terkait praktik politik uang. Sebabnya, karena Bawaslu tidak memiliki kemampuan intelijen untuk melakukan deteksi dini.

"Bawaslu tidak memiliki kemampuan seperti itu ditambah hanya menunggu laporan masyarakat. Bisa jadi karena aturan soal politik kurang disosialisasikan dengan baik ke masyarakat dan bisa jadi masyarakat di tekan," tegasnya.

Sementara, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kapasitas serta kemampuan mencium praktik politik uang sehingga langkah untuk menggandeng kedua lembaga itu merupakan langkah tepat.

Ditambah lagi, rekrutmen komisioner Bawaslu tidak pernah merekrut seorang yang ahli dalam penyelidikan atau memiliki latar belakang tersebut.

"Bawaslu pusat saja tidak memiliki kemampuan itu apalagi di daerah dan Panitia Pengawas Pemilu karena itu kami ke depannya ingin ada perbaikan," tegas Lukman. (mdk/eko)