Komisi II DPR tolak anggapan Bawaslu tak penting buat Pilkada
Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menolak anggapan Bawaslu tidak penting untuk Pilkada serentak. Keberadaan mereka berguna untuk mengawasi jalannya Pilkada.
"Bawaslu harus mendidik panwas sampai tingkat bawah. Kami Komisi II tidak sepakat jika dana panwas ini tidak dikeluarkan, lebih baik pilkada ditunda," kata Rambe di ruang pansus C gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Menurutnya, banyak LSM yang menuding Bawaslu tidak penting fungsi dan perannya. Komisi II menilai Bawaslu penting bagi pengawasan syarat para kandidat calon kepala daerah.
"Ada anggapan panwas itu tidak penting. Ada LSM bilang mau ada Bawaslu atau panwas yang mengawasi adalah rakyat. Bagi Komisi II pengawasan ini penting, sejauh mana dukungan minimal calon perseorangan misalnya," terang dia.
Lanjut dia, tak hanya itu anggaran keamanan pilkada serentak harus dicairkan. Sebab, keamanan pilkada merupakan kunci sukses pilkada.
"Dana untuk Polri harus cukup dan mencukupi. Dulu kita minta efisiensi sekarang memang tidak terbukti," pungkas dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaPotensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya