Ketua Dewan Pakar PAN: Hanafi Rais Masih Kader PAN
Merdeka.com - Ketua Dewan Pakar DPP PAN Dradjad Wibowo tidak percaya jika pengunduran diri putra Amien Rais, Hanafi Rais dipicu hasil Kongres V. Dia berharap, pengunduran Hanafi tersebut hanya dinamika sesaat.
"Saya sangat berharap bahwa kejadian ini hanya dinamika sesaat," kata Drajad melalui pesan singkat, Jumat (8/5).
Dradjad mengatakan, Hanafi Rais masuk pengurus DPP PAN periode 2020-2025 hasil Kongres sebagai Wakil Ketua Umum. Bahkan, orang yang diusulkan Hanafi juga masuk menjadi pengurus.
"Kalau dianggap sebagai ekses dari Kongres, faktanya pasca Kongres Kendari, Hanafi menjadi salah satu Waketum PAN. Sebagian nama-nama yang diusulkan Hanafi juga menjadi pengurus DPP. Kalau ada ekses Kongres, kan tidak mungkin itu terjadi?" kata dia.
Dradjad memastikan, Hanafi melayangkan surat pengunduran diri sebagai pengurus, Ketua Fraksi dan anggota DPR Fraksi PAN. Tidak ada kata Hanafi mengundurkan diri dari partai. Surat tersebut juga sudah diterima oleh DPP.
"Yang jelas dalam surat Hanafi itu tidak ada kata mengundurkan diri dari PAN. Jadi Hanafi masih kader PAN," kata dia.
Soal pengunduran diri sebagai anggota DPR, Dradjad merujuk UU MD3 Pasal 240 bahwa pimpinan partai politik harus mengirim surat pengunduran diri kepada pimpinan DPR dan Presiden. Dalam hal ini, DPP PAN masih bisa menolak keputusan Hanafi mundur sebagai anggota DPR.
Jika DPP PAN tak mengirim surat pengunduran diri tersebut, status Hanafi masih tetap sebagai anggota DPR.
"Hanafi politisi muda yang sangat potensial. Saya sangat berharap keputusan tersebut bukan harga mati," pungkas Dradjad.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaNamun Kaesang menegaskan tidak ingin mencampuri urusan dapur partai lain.
Baca SelengkapnyaKaesang mengundang para relawan yang belum memiliki partai untuk bergabung dengan PSI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi wacana Wakil Presiden diberikan kewenangan sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi.
Baca SelengkapnyaTawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaAnies akan menyelaraskan tema debat sesuai dengan pengalaman yang ia peroleh selama menjabat gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan organisasinya bukanlah organisasi politik meski aktif dalam mendirikan dan mengawal kemajuan bangsa
Baca Selengkapnyanies menyebut kedatangan mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap proses bernegara yang berjalan dan yang telah tuntas.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca Selengkapnya