Merdeka.com - Kubu Prabowo-Sandi mengkritisi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang dikeluarkan pemerintah lantaran membolehkan modal asing masuk ke bidang usaha yang selama ini digeluti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika mengatakan, janji Jokowi soal mengentaskan kemiskinan, menguatkan ekonomi dan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan adalah janji palsu.

"Tidak ada urgensinya, tidak memberikan treatmen yang baik untuk pelaku UMKM kita. Pemerintah belum mengerjakan kewajibannya untuk meningkatkan dan meng-upgrade UKM-UKM sendiri. Misalnya saja perizinan saja masih sulit," kata Harryadin dalam diskusi bertajuk 'Membangun Indonesia atau Membangun di Indonesia' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/11) malam.

Harryadin menjelaskan, masalah bangsa tak akan selesai jika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu berpihak kepada asing dan bukan kepada anak bangsa sendiri.

"Masalah kebijakan dimulai dari rusaknya manajemen, peraturan yang rendah," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, problem yang dihadapi ekonomi Indonesia adalah daya beli masyarakat yang terus menurun.

"Problem kita itu sudah overcapacity, over production, tapi kita permasalahannya pada konsumsi daya belinya rendah, yang repot di situ," kata politisi Partai Gerindra itu.

Senada dengan Fuad, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi XVI pasti akan berpengaruh terhadap kondisi UMKM anak bangsa. Terlebih saat ini daya beli masyarakat menurun.

"Kebijakan itu sangat berpengaruh kepada UMKM, kenapa enggak anak-anak bangsa didahulukan. Iya kita perlu investasi, tapi investasi yang kayak gimana yang kita perlu, saya juga investor," ujarnya.

Sementara, pelaku usaha Iqbal Farabi menanyakan, sikap pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi XVI yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) tahun ini.

Namun DNI Itu tiba-tiba berubah dalam waktu hitungan hari yang membuat bingung dan tak ada kepastian hukum. Iqbal juga menanyakan sikap Jokowi yang sering menyatakan dukungannya terhadap pelaku UMKM tapi justru mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bertolak belakang.

"Yang dikagetkan adalah 54 DNI oleh pemerintah Indonesia. Selang dua hari, diralat jadi 25. Pengusaha jadi gamang akan hal ini. Kalau asing ini akan memudahkan mereka mendapatkan pinjaman dari Bank. Kita butuh keberpihakan, kemarin pak Jokowi sangat pro UMKM, saat ini kok beliau malah tidak menjadi pro UMKM," ujar Iqbal.