Ongkos politik tidaklah murah.
Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, untuk menjadi ketua umum Partai Golkar membutuhkan modal yang cukup banyak. Karena, orang tersebut harus merogoh kocek hingga mencapai ratusan juta rupiah.
"Kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan ini seperti Pak JK memang seakan-akan jadi Ketum partai itu ongkosnya besar dan biaya mahal begitu ya,"katanya kepada merdeka.com, Selasa (1/8)
"Karena memang untuk mengkonsolidasi dukungan politik itu tidak murah, ada harga yang harus dibayarkan gitu ya," kata Adi saat dihubungi merdeka.com, Selasa (1/7).
Harga yang harus dibayarkan itu disebutnya seperti mendatangkan banyak orang ke dalam sebuah acara yang digelar di hotel. Karena, hal ini dapat membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi, mereka yang datang bukan berasal dari kota tempat tinggalnya. Sehingga, hal ini membutuhkan transportasi dan logistik yang cukup besar. "Misalnya menggerakkan dukungan politik itu tentu hitung-hitungannya untung dan rugi," kata Adi.
"Biasanya dukungan politik kalau datang ke acara tertentu disebuah hotel tertentu itu kan juga membutuhkan ongkos yang cukup luar biasa gitu ya," kata Adi.
"Pemilih-pemilih dari daerah didatangkan ke mungkin di Jakarta, mungkin juga ke Bali di forum-forum besar, itu butuh transport dan logistik yang saya kira secara kalkulasi finansial memang cukup luar biasa," kata Adi.
Menurut Adi, pernyataan JK itu seakan mengkonfirmasi untuk menjadi ketua umum partai politik harus memiliki finansial yang cukup memadai. Karena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai. "Kekuatan finansial ini tentu melampaui kekuatan hal-hal lain, melampaui hal-hal lain seperti kapasitas, kompetensi, adaptasi dan seterusnya. Jadi kekuatan finansial ini semacam kekuatan tambahan bagi seorang ketua umum partai terutama untuk menjadi pimpanan, ya begitu mungkin," ungkapnya.
Sehingga, menjadi wajar jika memang orang tersebut harus berani mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk bisa menjadi ketua umum partai.
Karena, hal ini juga berlaku dalam pemilihan Ketua BEM atau organisasi lainnya. "Jangan kan ketua umum partai, pemilihan-pemilihan ketua OKP-OKP kepemudaan gitu ya, bahkan pemilihan BEM Mahasiswa juga membutuhkan dana yang tidak sedikit," kata Adi.
Reporter Nur Habibie meminta tanggapan pengamat politik.
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.
Baca Selengkapnya
Anies menuturkan, ada semangat menjaga persatuan antar elemen bangsa termasuk partai politik.
Baca Selengkapnya
Menurut Erwin, 18 ton ayam potong per hari bukan jumlah yang besar untuk bisnis ini, tapi dia mengaku tetap bersyukur.
Baca Selengkapnya
Ade juga menyatakan bahwa setiap informasi yang beredar di bulan-bulan politik ini perlu ditanggapi dengan kritis.
Baca Selengkapnya
Budiman merupakan aktivis yang sempat dipenjara belasan tahun di orde baru.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Dito saat menjadi saksi persidangan kasus korupsi BTS Kominfo pada (11/10).
Baca Selengkapnya
Gus Yahya menegaskan warga NU sudah pintar sehingga dapat menentukan pilihan sendiri di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Hasto menyampaikan pesan Megawati terkait kriteria pemimpin
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi