Merdeka.com - Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya bakal mengakhiri 'kontrak' dengan koalisi pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, jika pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pasangan calon presiden terpilih oleh KPU.

Sementara, jika Prabowo-Sandiaga yang ternyata terpilih, Demokrat bakal mengawal pemerintahan baru.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang maka kerjasama koalisi berakhir, karena pilpres berakhir," ujarnya di kantor KPU, Jakarta, Senin (6/5).

Ferdinand menegaskan partai berlambang bintang mercy itu memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap politik setelah penetapan pasangan calon presiden terpilih. Bisa tetap berada di luar pemerintahan, atau berada dalam pemerintahan.

"Jadi Partai Demokrat setelah itu berdaulat dan nanti menentukan sikap politiknya apakah berada di luar pemerintahan atau berada di dalam pemerintahan," jelasnya.

Ferdinand menjelaskan kemungkinan bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Jokowi akan dibahas majelis tinggi yang dipimpin Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemungkinan itu terbuka jika Jokowi mengajak Demokrat bergabung.

"Kalau Jokowi mengajak, kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin SBY," ucapnya.

"Kalau (Jokowi) tidak mengajak enggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan, jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," tutup Jubir BPN Prabowo-Sandiaga itu.